Proyek Sampah Jadi Energi Dikebut, Transparansi Lingkungan Disorot

JAKARTA, KABARINDO.ID – Industri pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy (WtE) di Indonesia dituntut memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan menjelang penerapan standar pengungkapan keberlanjutan pada 2027.

Penerapan Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan PSPK 2 menjadi tantangan sekaligus momentum bagi pelaku industri untuk meningkatkan kualitas tata kelola proyek, terutama dalam penyediaan data lingkungan yang terukur dan dapat diverifikasi.

Kebutuhan tersebut semakin mendesak seiring percepatan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di sejumlah daerah.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menargetkan keterlibatan 17 mitra proyek hingga akhir 2026. Sejumlah proyek di Bali, Bekasi, dan Bogor juga telah memasuki tahap pembangunan fisik dengan target mulai beroperasi secara komersial pada 2028.

ESG & Sustainability Services Partner BDO Indonesia, Johan Sebastian, mengatakan penerapan PSPK 1 dan PSPK 2 harus menjadi momentum bagi perusahaan untuk beralih dari sekadar menyampaikan komitmen keberlanjutan menuju pelaporan berbasis indikator lingkungan yang objektif.

Menurutnya, perusahaan perlu memastikan seluruh informasi keberlanjutan didukung data yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pemberlakuan PSPK 1 dan 2 pada tahun 2027 sangat sejalan dengan langkah penguatan tata kelola dan de-risking proyek yang diinisiasi oleh pemerintah. Bagi sektor waste-to-energy, standar ini merupakan katalis untuk bertransformasi dari sekadar penyampaian komitmen keberlanjutan menuju penyajian metrik lingkungan yang dapat diukur dan diverifikasi secara objektif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Johan menjelaskan, pengembang proyek dan konsorsium perlu mulai membangun infrastruktur data untuk mendukung pelaporan keberlanjutan sesuai standar baru tersebut.

Data yang perlu disiapkan meliputi jejak emisi, kinerja teknologi operasional, rantai nilai pengelolaan sampah, struktur biaya, hingga langkah mitigasi risiko lingkungan.

Kelengkapan data tersebut tidak hanya penting untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga menjadi instrumen dalam meningkatkan kepercayaan investor terhadap keberlanjutan proyek.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah memperkuat upaya pengurangan risiko investasi melalui skema de-risking. Melalui platform Denera, Danantara berupaya memberikan kepastian kepada mitra investor, termasuk terkait jaminan pasokan sampah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.

Integrasi data lingkungan, operasional, dan keuangan dinilai penting untuk mendukung pengelolaan risiko serta penerapan skema pembagian risiko atau share of risk antara investor, Denera, dan Danantara.

BDO Indonesia menyatakan siap mendampingi perusahaan di sektor WtE dalam menghadapi penerapan standar keberlanjutan tersebut.

Pendampingan mencakup layanan pengungkapan keberlanjutan, valuasi proyek, penguatan sistem pengendalian internal, hingga kesiapan menghadapi proses asurans (assurance readiness).

Langkah tersebut diharapkan membantu perusahaan membangun sistem pelaporan yang andal sekaligus memperkuat transparansi, tata kelola, dan kepercayaan investor terhadap pengembangan industri pengolahan sampah menjadi energi di Indonesia.