PANDEGLANG, KABARINDO.ID – Rencana pemerintah pusat memindahkan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat penolakan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.
Penolakan tersebut bukan tanpa alasan. Selain mengkhawatirkan keselamatan satwa langka itu selama proses pemindahan, Pemkab Pandeglang juga menilai keberadaan badak Jawa merupakan bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat setempat.
Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana translokasi tersebut secara menyeluruh dan profesional sebelum mengambil keputusan.
Menurut Iing, pemindahan badak Jawa ke luar wilayah Banten berpotensi menimbulkan persoalan serius, terutama terkait kemampuan satwa beradaptasi dengan lingkungan baru.
“Badak Jawa merupakan ikon Kabupaten Pandeglang, sehingga saya secara pribadi menolak rencana pemindahan tersebut karena otomatis kebanggaan daerah kami ikut punah,” ujar Iing.
Ia juga mempertanyakan tingkat keberhasilan pemindahan satwa yang memiliki karakteristik dan kebutuhan habitat khusus tersebut. Terlebih, perjalanan dari Ujung Kulon menuju Banyuwangi membutuhkan proses panjang dengan kondisi lingkungan yang berbeda.
Iing mengingatkan, pemindahan badak bukan perkara mudah. Bahkan, proses translokasi di dalam kawasan konservasi yang sama pun memiliki risiko kegagalan.
Ia mencontohkan pengalaman pemindahan badak Jawa bernama Musofa di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Proses translokasi satwa tersebut menjadi salah satu catatan penting yang harus dievaluasi sebelum pemerintah merencanakan pemindahan dalam skala lebih jauh.
“Logika sederhananya, proses translokasi lokal saja berisiko gagal, apalagi pemindahan jarak jauh lintas daerah,” katanya.
Karena itu, Iing meminta pemerintah melibatkan pakar ekologi, akademisi, serta para pemangku kepentingan daerah dalam pembahasan rencana tersebut.
Menurutnya, langkah yang lebih mendesak saat ini adalah memperkuat perlindungan habitat asli badak Jawa di Semenanjung Ujung Kulon, termasuk meningkatkan pengamanan kawasan dan mitigasi terhadap potensi bencana alam.
Wacana Habitat Kedua untuk Selamatkan Badak Jawa
Sebelumnya, gagasan membangun habitat kedua bagi badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan rencana tersebut dalam forum konferensi perubahan iklim COP31 di Antalya, Turki.
Pemerintah menilai populasi badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon memiliki kerentanan terhadap ancaman bencana alam.
Ancaman tersebut antara lain gempa bumi, tsunami Selat Sunda, serta aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berpotensi mengganggu habitat satwa endemik tersebut.
Hashim menilai keberadaan satu populasi di satu kawasan membuat badak Jawa menghadapi risiko kepunahan apabila terjadi bencana besar.
“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujar Hashim.
Pemerintah pusat juga mulai menjajaki skema pendanaan konservasi dari lembaga donor internasional untuk mendukung rencana pembentukan habitat baru di Banyuwangi.
Namun, bagi Pemkab Pandeglang, upaya penyelamatan badak Jawa harus tetap mengutamakan keselamatan satwa melalui kajian ilmiah yang matang. Perlindungan habitat asli di Ujung Kulon dinilai perlu diperkuat sebelum keputusan pemindahan dilakukan.






