JAKARTA, KABARINDO.ID – Kecelakaan yang melibatkan kendaraan angkutan barang masih menjadi persoalan serius keselamatan lalu lintas di Indonesia. Namun, setiap kali insiden terjadi, pengemudi truk kerap menjadi pihak pertama yang disalahkan. Padahal, penyebab kecelakaan bisa jauh lebih kompleks dan melibatkan tanggung jawab banyak pihak.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengingatkan bahwa kecelakaan angkutan barang tidak boleh hanya dilihat dari sisi kesalahan manusia atau human error.
Menurutnya, berbagai faktor struktural harus ikut diperiksa, mulai dari kondisi kendaraan, perawatan armada, pengawasan uji berkala atau KIR, hingga kompetensi dan kesejahteraan pengemudi.
Ia menilai kepolisian perlu melakukan investigasi menyeluruh sebelum menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Sebab, pengemudi tidak selalu memiliki kendali penuh terhadap kondisi kendaraan maupun sistem operasional perusahaan tempatnya bekerja.
Pemilik Kendaraan dan Perusahaan Harus Diperiksa
Djoko menyoroti tanggung jawab pemilik kendaraan dan perusahaan angkutan yang selama ini dinilai belum mendapat perhatian seimbang dalam penanganan kecelakaan.
Kendaraan yang mengalami gangguan teknis, seperti rem blong, perlu ditelusuri riwayat perawatan dan kelayakannya. Pemeriksaan juga harus memastikan apakah kendaraan telah menjalani uji berkala sesuai ketentuan.
Data Dinas Perhubungan Jawa Timur tahun 2026 menunjukkan masih ditemukan persoalan pada sejumlah armada truk pengangkut semen, seperti jenis flat deck, molen, hi-blow, dan trailer. Sebagian kendaraan dilaporkan tidak menjalani uji KIR secara tertib serta kurang mendapatkan perawatan berkala.
Kondisi tersebut diperparah keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di perusahaan angkutan.
Karena itu, menurut Djoko, tanggung jawab hukum tidak semestinya berhenti pada pengemudi. Pemilik kendaraan dan perusahaan juga perlu diperiksa apabila ditemukan kelalaian dalam pemeliharaan armada atau pengabaian standar keselamatan.
Kompetensi dan Kesejahteraan Sopir Jadi Persoalan
Selain kondisi kendaraan, kualitas sumber daya manusia pengemudi juga menjadi faktor penting dalam keselamatan transportasi.
Pemetaan Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan pada 2024 menemukan sejumlah persoalan, mulai dari ketidaksesuaian golongan SIM dengan kendaraan yang dikemudikan hingga belum optimalnya pendidikan dan pelatihan pengemudi.
Persoalan kesejahteraan juga tidak bisa diabaikan. Penghasilan sebagian pengemudi yang berkisar Rp1 juta hingga Rp4 juta per bulan menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas hidup dan kompetensi mereka.
Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pada 2024 turut mengingatkan penurunan jumlah pengemudi bus dan truk hingga rasio ketersediaannya terhadap kendaraan yang beroperasi memasuki zona berbahaya.
Situasi tersebut berpotensi mendorong penggunaan pengemudi yang tidak sesuai dengan kompetensi kendaraan yang dioperasikan.
Djoko menilai perusahaan harus ikut bertanggung jawab memastikan pengemudi memiliki kemampuan teknis, memperoleh pelatihan memadai, serta mendapatkan waktu istirahat dan perlindungan kerja yang layak.
Pemeriksaan Kendaraan Tidak Boleh Formalitas
Upaya pencegahan kecelakaan juga harus dimulai sebelum kendaraan meninggalkan garasi.
KNKT mengingatkan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan angkutan barang, terutama sistem pengereman, tabung angin, sistem pneumatik, sistem hidrolik, kelistrikan, serta kondisi dan tekanan ban.
Apabila ditemukan kebocoran atau gangguan pada sistem pengereman, kendaraan harus dihentikan pengoperasiannya sampai dinyatakan aman oleh mekanik yang kompeten.
Pengemudi juga harus memahami teknik berkendara di jalan menurun. Penggunaan gigi rendah sebelum memasuki turunan dan pemanfaatan exhaust brake secara tepat diperlukan untuk mengurangi risiko panas berlebih pada sistem pengereman.
Pemeriksaan kendaraan tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif. Kelaikan armada harus benar-benar dipastikan demi keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya.
Kontraktor dan Pemilik Proyek Tak Boleh Lepas Tangan
Persoalan keselamatan angkutan barang juga berkaitan dengan aktivitas pengangkutan material untuk kebutuhan proyek konstruksi.
Djoko mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), termasuk pengaturan akses, rute, kapasitas jalan, dan waktu operasional kendaraan berat.
Karena itu, pemilik proyek dan kontraktor juga perlu dievaluasi apabila operasional kendaraan angkutan material diduga tidak sesuai dengan ketentuan keselamatan dan rekomendasi Andalalin.
Menurutnya, keselamatan pengguna jalan tidak boleh dikorbankan demi mengejar target pekerjaan maupun efisiensi biaya operasional.
Jangan Jadikan Sopir Kambing Hitam
Djoko menegaskan, penanganan kecelakaan angkutan barang membutuhkan perubahan paradigma. Penyelidikan tidak boleh berhenti pada orang yang berada di balik kemudi.
Kepolisian perlu menelusuri kondisi kendaraan, riwayat perawatan, kepatuhan uji berkala, sistem kerja perusahaan, hingga kompetensi pengemudi.
Apabila ditemukan unsur kelalaian dari pihak lain, pertanggungjawaban hukum harus diterapkan sesuai bukti dan ketentuan yang berlaku.
Keselamatan transportasi tidak mungkin terwujud apabila seluruh beban hanya diletakkan di pundak sopir, sementara pemilik armada, perusahaan angkutan, pemilik barang, dan pengawas tidak dievaluasi.
Sudah saatnya setiap kecelakaan angkutan barang menjadi momentum membongkar persoalan keselamatan secara menyeluruh. Sebab, mencegah kecelakaan jauh lebih penting daripada sekadar mencari pihak yang disalahkan setelah korban berjatuhan.






