SYDNEY, KABARINDO.ID – Krisis keuangan perusahaan pengembang properti Bathla Group mengguncang industri perumahan Australia. Kebangkrutan perusahaan tersebut membuat ratusan proyek pembangunan rumah dan apartemen terancam terbengkalai, sementara ribuan calon pemilik rumah kini menghadapi ketidakpastian.
Bathla Group merupakan salah satu pengembang perumahan besar di Sydney, khususnya wilayah barat dan barat laut. Perusahaan ini masuk proses voluntary administration atau administrasi sukarela pada Agustus 2026 setelah mengalami tekanan keuangan dan kesulitan memenuhi kewajiban utangnya.
Dampaknya mulai terlihat di sejumlah lokasi pembangunan. Puluhan proyek yang sedang dikerjakan terpaksa dihentikan karena perusahaan tidak lagi memiliki dukungan pendanaan yang memadai.
Salah satu kawasan yang terdampak berada di Box Hill, Sydney bagian barat laut. Proyek pembangunan 47 rumah di kawasan tersebut berhenti setelah Bathla masuk proses administrasi.
Kondisi serupa terjadi di Marsden Park, Rouse Hill, dan Pemulwuy. Sejumlah lokasi pembangunan yang sebelumnya ramai aktivitas konstruksi kini terhenti dan menyisakan bangunan setengah jadi.
Kekhawatiran muncul karena proyek-proyek tersebut berpotensi terbengkalai dalam waktu lama apabila tidak ada investor atau kontraktor baru yang bersedia mengambil alih.
Utang Perusahaan Capai Rp35 Triliun
Krisis Bathla Group tidak terjadi secara tiba-tiba. Perusahaan menghadapi tekanan akibat penurunan penjualan properti, meningkatnya biaya konstruksi, serta perubahan kondisi pasar perumahan.
Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip media Australia, kewajiban utang Bathla Group mencapai sekitar 3,4 miliar dolar Australia atau setara puluhan triliun rupiah.
Administrator dari Teneo ditunjuk untuk mengambil alih pengelolaan perusahaan dan mencari solusi terbaik bagi para kreditur maupun pemangku kepentingan.
Namun, upaya mempertahankan operasional perusahaan menghadapi tantangan berat. Sebagian besar tenaga kerja telah dirumahkan dan hanya sejumlah proyek yang sempat memperoleh dukungan pendanaan untuk melanjutkan pembangunan.
Laporan ABC News menyebutkan, sekitar 45 lokasi konstruksi Bathla berhenti beroperasi setelah perusahaan masuk administrasi.
Pembeli Rumah dan Warga Ikut Terdampak
Krisis pengembang tersebut tidak hanya berdampak pada perusahaan dan kreditur. Para pembeli rumah yang telah membayar atau menandatangani kontrak juga menghadapi ketidakpastian mengenai penyelesaian hunian mereka.
Sejumlah pembeli khawatir rumah yang telah dipesan tidak selesai sesuai jadwal. Sementara warga yang sudah tinggal di sekitar proyek mengkhawatirkan lingkungan tempat tinggal mereka berubah menjadi kawasan konstruksi terbengkalai.
Profesor ekonomi properti dari Queensland University of Technology, Lyndall Bryant, memperingatkan bahwa proyek yang tidak dilanjutkan dapat menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan permukiman.
Lokasi pembangunan yang dibiarkan terbengkalai berpotensi menjadi sasaran vandalisme, tidak terawat, serta berdampak terhadap nilai properti di sekitarnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga berpotensi menghadapi beban tambahan untuk menyediakan infrastruktur jalan dan saluran pembuangan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pengembang.
Kreditur Berupaya Menyelamatkan Proyek
Meski demikian, tidak seluruh proyek Bathla dipastikan berhenti permanen. Sejumlah kreditur mulai mengambil alih pengelolaan proyek yang sebelumnya dibiayai melalui pinjaman mereka.
Beberapa investor bahkan tengah mencari kontraktor baru agar pembangunan dapat dilanjutkan dan rumah yang telah dijual kepada konsumen bisa diselesaikan.
Namun, proses tersebut tidak mudah. Kontraktor baru harus memeriksa kualitas pekerjaan sebelumnya, termasuk struktur bangunan, instalasi listrik, dan saluran air sebelum bersedia melanjutkan pembangunan.
Kondisi itu membuat masa depan sejumlah proyek masih belum jelas.
Sementara itu, otoritas regulator perusahaan Australia, Australian Securities and Investments Commission (ASIC), juga mulai melakukan penyelidikan resmi terhadap keruntuhan Bathla Group.
Penyelidikan tersebut mencakup struktur perusahaan, hubungan dengan para pemberi pinjaman, serta kemungkinan adanya pelanggaran dalam pengelolaan bisnis.
Kasus Bathla menjadi gambaran besarnya risiko industri properti ketika pengembang terlalu terbebani utang, sementara biaya pembangunan terus meningkat dan penjualan mengalami perlambatan.






