SERANG, KABARINDO.ID – Penurunan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Provinsi Banten sebesar 47,20 persen mendapat apresiasi dari kalangan akademisi. Capaian tersebut dinilai menunjukkan efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan, terutama melalui Program Sekolah Gratis.
Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) sekaligus pengamat pendidikan, Erwin Salpa Riansi, menilai keberhasilan menekan jumlah anak tidak sekolah merupakan perkembangan positif yang patut dipertahankan.
Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah ATS di Banten turun dari 52.496 anak pada Triwulan III 2025 menjadi 27.719 anak pada Triwulan III 2026. Artinya, terdapat pengurangan sebanyak 24.777 anak atau 47,20 persen dalam kurun waktu satu tahun.
Menurut Erwin, capaian tersebut memperlihatkan bahwa program yang dijalankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, khususnya Program Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, SKh swasta, termasuk Madrasah Aliyah, mulai memberikan dampak terhadap perluasan akses pendidikan.
“Penurunan 24.777 anak dalam satu tahun bukan angka kecil. Dalam kacamata pendidikan, ATS adalah indikator hulu. Sebelum kita bicara mutu, anak harus lebih dulu berada di ruang kelas. Dari sisi itu, Banten sedang bergerak ke arah yang benar,” ujar Erwin Salpa Riansi di Serang, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penurunan angka ATS tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan pendidikan. Pemerintah perlu memastikan anak-anak yang kembali mengenyam pendidikan dapat bertahan hingga lulus dan memperoleh kompetensi yang memadai.
Menurutnya, tantangan berikutnya adalah mencegah anak yang sudah kembali bersekolah agar tidak kembali putus pendidikan.
Erwin menilai setiap sekolah perlu memiliki sistem peringatan dini untuk mendeteksi siswa yang berpotensi berhenti sekolah. Sistem tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan kehadiran, perkembangan hasil belajar, hingga kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
“Anak yang pernah keluar sekolah memiliki risiko lebih tinggi untuk keluar kembali. Sekolah perlu sistem peringatan dini yang sederhana. Memantau kehadiran, capaian belajar, dan kondisi keluarga, sehingga guru BK dan wali kelas bisa bertindak sebelum anak benar-benar berhenti,” jelasnya.
Ia juga memberikan perhatian terhadap capaian Kabupaten Lebak yang mencatat penurunan ATS sebesar 52,71 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan intervensi pendidikan mulai menjangkau daerah yang memiliki tantangan akses cukup berat.
Namun, persoalan geografis, jarak tempat tinggal ke sekolah, dan keterbatasan daya tampung satuan pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Erwin mendorong pemerintah memperluas fasilitas pendidikan melalui penambahan ruang kelas, pembangunan unit sekolah baru, serta pengembangan sekolah filial.
Selain itu, jalur pendidikan kesetaraan melalui Paket C di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diperkuat sebagai alternatif bagi anak yang tidak memungkinkan kembali ke pendidikan formal.
Lebih jauh, Erwin menegaskan bahwa keberhasilan menekan angka ATS harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Menurutnya, akses pendidikan yang semakin luas harus berbanding lurus dengan kemampuan siswa dalam memahami materi dan menguasai kompetensi dasar.
Karena itu, capaian literasi dan numerasi dalam Rapor Pendidikan perlu dijadikan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan program pendidikan di Banten.
“Jangan sampai kita hanya berhasil mengembalikan anak ke sekolah, tetapi tidak memastikan mereka benar-benar belajar. Akses dan mutu harus berjalan beriringan,” menjadi pesan penting dari pandangannya.
Erwin juga menyoroti keberlanjutan pembiayaan bagi sekolah swasta yang terlibat dalam Program Sekolah Gratis. Menurutnya, pemerintah harus memastikan satuan biaya pendidikan yang diberikan mencukupi kebutuhan operasional sekolah dan pencairan anggaran dilakukan tepat waktu.
Hal tersebut penting agar sekolah swasta tetap mampu memberikan layanan pendidikan berkualitas tanpa mengorbankan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Termasuk kesejahteraan gurunya,” paparnya.
Untuk menjaga keberlanjutan capaian penurunan ATS, Erwin menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemprov Banten.
Pertama, Program Sekolah Gratis perlu diperkuat melalui kepastian regulasi dan penganggaran. Ia menilai program tersebut sebaiknya memiliki landasan regulasi daerah yang kuat agar keberlanjutannya tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan.
Kedua, setiap satuan pendidikan perlu menerapkan sistem peringatan dini terhadap potensi putus sekolah. Dengan demikian, siswa yang menunjukkan tanda-tanda berisiko dapat segera memperoleh pendampingan dan penanganan.
Ketiga, kolaborasi lintas kewenangan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Kementerian Agama perlu diperkuat. Sinergi tersebut terutama dibutuhkan untuk mengawal masa transisi ant jenjang pendidikan yang dinilai menjadi salah satu periode rawan anak berhenti sekolah.
Keempat, Pemprov Banten perlu melibatkan perguruan tinggi dalam evaluasi independen terhadap pelaksanaan program pendidikan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat mengukur dampak secara menyeluruh, mulai dari peningkatan akses, keberlanjutan siswa di sekolah, hingga kualitas hasil pembelajaran.
“Penurunan ATS adalah kabar baik. Tugas kita sekarang memastikan angka itu berubah menjadi anak-anak Banten yang lulus dengan kompetensi yang memadai. Di situlah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” tegas Erwin.
Dengan demikian, penurunan angka ATS di Banten diharapkan tidak berhenti sebagai capaian statistik, tetapi menjadi pijakan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.






