DPR dan Pemerintah Bahas Larangan Fotokopi KTP, Ini Gantinya

JAKARTA, KABARINDO ID – Masyarakat berpeluang tidak lagi direpotkan dengan permintaan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat mengakses berbagai layanan publik. Komisi II DPR RI bersama pemerintah tengah membahas revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) yang mengatur larangan meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan.

Selain itu, revisi regulasi tersebut mengarahkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number (SIN) untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan pembaruan aturan diperlukan untuk mengatasi persoalan penggunaan berbagai nomor identitas yang selama ini masih terpisah.

Menurutnya, masyarakat masih harus menggunakan sejumlah identitas berbeda, mulai dari NIK, nomor paspor, kartu keluarga, SIM hingga BPKB. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi dan ketidaksinkronan data.

“Revisi ini menjadikan NIK sebagai basis SIN, Single Identity Number, untuk seluruh pelayanan publik. Contohnya, sudah ada NIK 16 digit menggantikan NPWP orang pribadi. Nomor SIM kini sama dengan NIK,” ujar Aria Bima dalam rapat tingkat I pembahasan RUU Adminduk di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Dalam rancangan aturan tersebut, proses verifikasi identitas masyarakat nantinya diarahkan menggunakan perangkat pembaca digital yang terhubung dengan sistem administrasi kependudukan.

Dengan demikian, instansi pemerintah maupun penyelenggara layanan lainnya tidak perlu lagi meminta salinan fisik atau tangkapan layar dokumen kependudukan untuk keperluan verifikasi.

Namun, Aria menegaskan penerapan larangan tersebut harus dibarengi kesiapan infrastruktur teknologi. Perangkat pembaca digital harus tersedia di seluruh penyelenggara layanan, termasuk sektor swasta dan pelaku usaha kecil.

“Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil,” katanya.

Pemerintah Wajib Jemput Bola

Selain penguatan NIK, RUU Adminduk juga mengatur perubahan pola pelayanan administrasi kependudukan melalui prinsip stelsel aktif.

Artinya, pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang mengurus dokumen, tetapi wajib lebih proaktif memberikan pelayanan, termasuk melalui program jemput bola.

Ketentuan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan administrasi kependudukan, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Aria menilai digitalisasi pelayanan harus tetap berjalan berdampingan dengan pelayanan tatap muka dan pendampingan petugas.

Menurutnya, transformasi digital tidak boleh justru menjadi hambatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet, perangkat elektronik, maupun kemampuan menggunakan teknologi.

RUU tersebut juga mencakup penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), Kartu Identitas Anak (KIA), perlindungan data pribadi, mekanisme pengaduan masyarakat, serta pengawasan terhadap pemanfaatan data kependudukan.

Data 206 Juta Penduduk Sudah Rekam KTP Elektronik

Dalam rapat tersebut, Aria juga memaparkan perkembangan perekaman KTP elektronik di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk wajib KTP elektronik mencapai 211.826.747 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 206.467.957 jiwa atau 97,47 persen telah melakukan perekaman.

Meski capaian perekaman sudah mendekati seluruh penduduk wajib KTP, pemerintah masih menghadapi sejumlah kendala dalam pelayanan.

Di antaranya gangguan jaringan server Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), kerusakan mesin pencetak, serta keterlambatan distribusi blangko.

Aria mengingatkan bahwa keberhasilan administrasi kependudukan tidak cukup diukur dari angka perekaman, tetapi juga harus terlihat dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan mendukung penguatan NIK sebagai identitas tunggal.

Dalam rapat pembahasan bersama Komisi II DPR RI, Tito menegaskan integrasi data lintas lembaga harus disertai mekanisme pengamanan, pembatasan akses, serta kejelasan tanggung jawab pengelola data.

Pemerintah juga menekankan bahwa integrasi data tidak berarti seluruh informasi sektoral harus digabungkan tanpa batas. Setiap lembaga tetap bertanggung jawab terhadap data yang dikelolanya sesuai kewenangan.

Dengan pembaruan regulasi tersebut, pemerintah dan DPR berharap sistem administrasi kependudukan semakin terintegrasi, pelayanan lebih sederhana, serta perlindungan data pribadi masyarakat semakin kuat.

Namun, ketentuan larangan fotokopi KTP dan penerapan NIK sebagai identitas tunggal tersebut masih menjadi bagian dari pembahasan RUU Adminduk, sehingga belum berlaku sebagai aturan baru.