PADANG, KABARINDO.ID – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Padang menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas lahan milik negara di kawasan Bapas Padang dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang. Penertiban aset Barang Milik Negara (BMN) tersebut dilakukan melalui pendekatan persuasif dan humanis dengan mengedepankan komunikasi bersama masyarakat.
Langkah ini menjadi bagian dari optimalisasi aset negara sekaligus membuka jalan bagi pembangunan gedung perluasan Kantor Bapas Padang yang kini mulai berjalan.
Proses penertiban diawali dengan sosialisasi dan pengarahan pada Jumat (30/10/2026) di Aula Lapas Kelas IIA Padang. Kegiatan tersebut menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat Nomor WP.3-PB.04.05-2 tertanggal 28 Oktober 2026 tentang Pengamanan Aset Tanah dan Penertiban Bangunan Liar di Atas Aset Tanah Pemasyarakatan.
Kepala Bapas Kelas I Padang, Enjat Lukmanul Hakim, turut mendampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat bersama Kepala Lapas Kelas IIA Padang dalam proses koordinasi penertiban tersebut.
Sebelum pembongkaran dilakukan, Bapas Padang terlebih dahulu melaksanakan pengecekan dan inventarisasi aset, termasuk memastikan kelengkapan administrasi serta status hukum lahan. Sosialisasi juga dilakukan langsung kepada masyarakat yang menempati atau memanfaatkan area tersebut.
Melalui komunikasi dan pendekatan persuasif, masyarakat diberikan pemahaman mengenai status lahan sebagai aset negara serta rencana pemanfaatannya untuk pengembangan fasilitas perkantoran Bapas Padang.
Upaya tersebut membuahkan hasil. Bangunan yang berdiri di atas lahan negara berhasil ditertibkan sehingga proses pembongkaran berlangsung tertib dan kondusif.
Dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026), Enjat Lukmanul Hakim menyebut penertiban tersebut sebagai momentum bersejarah bagi perkembangan Bapas Padang yang berdiri sejak 1980 dengan nama Balai BISPA (Bimbingan dan Pengetasan Anak).
“Ini merupakan momentum penting bagi Bapas Padang. Setelah melalui berbagai proses dan dinamika, termasuk adanya resistensi dari masyarakat yang menempati lahan tersebut, akhirnya penertiban aset BMN yang selama lebih dari 30 tahun berdiri bangunan di atasnya dapat terlaksana. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara untuk pengembangan kantor Bapas Padang. Alhamdulillah, bangunan yang berdiri di atas lahan tersebut telah dirobohkan dan saat ini pembangunan gedung perluasan Kantor Bapas Padang sudah mulai berjalan,” ungkap Enjat.
Ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Barat dan Kepala Lapas Padang atas dukungan dalam proses penertiban. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada masyarakat yang telah kooperatif sehingga kegiatan berjalan tanpa gangguan berarti.
Menurut Enjat, pembangunan gedung perluasan bukan sekadar penambahan fasilitas fisik, melainkan bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pimpinan dan kerja sama masyarakat sehingga proses penertiban berjalan dengan baik. Pembangunan gedung perluasan ini bukan hanya menambah fasilitas kantor, tetapi juga menjadi upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas pelayanan Bapas kepada masyarakat,” tambahnya.
Gedung baru tersebut nantinya diharapkan menyediakan fasilitas kerja yang lebih representatif bagi jajaran Bapas Padang, khususnya dalam menjalankan tugas Pembimbing Kemasyarakatan.
Tugas tersebut meliputi penyusunan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), pendampingan, pembimbingan, hingga pengawasan Klien Pemasyarakatan yang tersebar di 11 kabupaten/kota wilayah kerja Bapas Padang.
Dengan tertibnya aset negara dan dimulainya pembangunan gedung perluasan, Bapas Padang berharap kapasitas pelayanan pemasyarakatan semakin meningkat. Sinergi antarpimpinan, koordinasi lintas unit pelaksana teknis, serta dukungan masyarakat menjadi modal penting untuk memastikan pembangunan berjalan lancar.






