JAKARTA, KABARINDO ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri. Pengusutan diminta dilakukan secara transparan, objektif, independen, dan tanpa tebang pilih.
Desakan tersebut tertuang dalam Pandangan Keagamaan MUI Bersama Pimpinan Ormas Islam Nomor Kep-126/DP-MUI/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 yang dirilis pada Selasa (17/11/2026).
Dalam pandangan tersebut, MUI meminta pengusutan tidak berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang diduga memerintahkan apabila terbukti berdasarkan proses hukum.
MUI menegaskan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dalam penanganan perkara tersebut.
MUI juga menyatakan dukungan kepada aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga lembaga peradilan, untuk menindak tegas setiap bentuk pelanggaran hukum. Penegakan hukum harus berlandaskan etika dan moral sebagai wujud supremasi hukum serta kedaulatan negara.
Selain menyoroti kasus penyadapan, MUI mengingatkan penyelenggara negara, pimpinan lembaga negara, dan pimpinan partai politik agar menjadikan adab, etika, moral, integritas, serta keteladanan sebagai landasan dalam menjalankan amanah kekuasaan.
Menurut MUI, berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga penegakan hukum membutuhkan tanggung jawab dan kebijaksanaan dari para pemangku kepentingan.
Karena itu, MUI mendorong transformasi nasional melalui pembenahan sistem dan tata kelola di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Perbaikan tersebut diharapkan menjadikan penyelenggaraan negara lebih berorientasi pada keadilan, kesejahteraan rakyat, demokrasi yang bermartabat, serta tegaknya supremasi hukum.
MUI juga mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan dan kesatuan dengan mengedepankan musyawarah mufakat, kebijaksanaan, dan semangat kebersamaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan.
Secara khusus, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, ulama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, pondok pesantren, mahasiswa, serta seluruh komponen masyarakat diminta mempererat ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah sebagai fondasi persatuan nasional.
Ajakan tersebut dinilai penting di tengah berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik global.
Dalam pandangan keagamaan itu, MUI juga secara tegas menolak segala bentuk dominasi oligarki yang dinilai dapat mencederai demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Negara, menurut MUI, harus mandiri dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi serta memastikan kekayaan nasional dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan hanya menguntungkan kelompok elite maupun pemodal.
MUI kembali menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Sejalan dengan itu, MUI mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. MUI juga menolak penguasaan sumber daya ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok dan mengabaikan keadilan sosial.
Tak hanya itu, MUI mendesak pencegahan berbagai praktik penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan dan aset negara, termasuk praktik underpricing atau penetapan nilai di bawah harga yang semestinya.
Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kerugian negara sekaligus menghilangkan hak masyarakat atas kekayaan nasional.
Pandangan Keagamaan MUI Bersama Pimpinan Ormas Islam tersebut ditandatangani Ketua Umum MUI KH M Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal Buya Amirsyah Tambunan.






