Abdul Mu’ti Apresiasi Finalis DPD RI Awards

JAKARTA, KABARINDO.ID – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahapan penting. Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI menyetujui laporan hasil kerja Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Persetujuan tersebut menjadi langkah lanjutan sebelum RUU Perampasan Aset dibawa ke rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama.

Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mengatakan Timus dan Timsin telah menyelesaikan tugas merumuskan serta menyelaraskan hasil pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dalam proses tersebut, kedua tim melibatkan ahli bahasa dan perancang peraturan perundang-undangan untuk memastikan rumusan pasal memiliki konsistensi bahasa dan sistematika hukum.

“Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” kata Soedeson dalam rapat.

Ia menjelaskan, penyempurnaan tidak hanya menyangkut tata bahasa, tetapi juga mencakup sinkronisasi antarpasal, pengacuan pasal, hingga bagian penjelasan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari pertentangan norma maupun perbedaan penafsiran dalam rancangan undang-undang.

Soedeson kemudian menyerahkan laporan hasil kerja Timus dan Timsin kepada Panja untuk ditindaklanjuti dan diputuskan bersama.

Ketua Panja Komisi III DPR RI, Habiburokhman, selanjutnya meminta persetujuan anggota terhadap laporan tersebut. Seluruh anggota Panja yang hadir menyatakan setuju.

Nama RUU Berubah

Dalam pembahasan tersebut, nomenklatur RUU juga mengalami perubahan. Rancangan regulasi yang sebelumnya disebut RUU Perampasan Aset kini disepakati menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Perubahan nama tersebut menyesuaikan hasil pembahasan substansi bersama pemerintah dan DPR.

Setelah laporan Timus dan Timsin disetujui, agenda berikutnya adalah rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk pembahasan tingkat pertama sekaligus pengambilan keputusan.

Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11/2026) pukul 13.00 WIB.

Dengan demikian, proses pembahasan RUU Perampasan Aset semakin mendekati tahapan pengambilan keputusan di tingkat DPR dan pemerintah.

Menanti Keputusan DPR dan Pemerintah

Perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi perhatian publik karena regulasi ini diharapkan memperkuat upaya negara dalam memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Namun, pengaturan kewenangan perampasan aset juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan, terutama menyangkut perlindungan hak masyarakat yang beritikad baik.

Dalam pembahasan sebelumnya, Panja menaruh perhatian pada mekanisme pengawasan pengadilan dan kesempatan bagi pihak terdampak untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum.

Dengan selesainya tahapan Timus dan Timsin, publik kini menantikan keputusan DPR dan pemerintah dalam rapat kerja tingkat pertama serta kelanjutan proses legislasi hingga pengesahan menjadi undang-undang.