JAKARTA, KABARINDO.ID – Irjen Eko Hadi Santoso menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf setelah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan sebagai anggota Polri. Sanksi tersebut dijatuhkan menyusul keterlibatannya dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan penyesalan dan permintaan maaf Eko Hadi diungkapkan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, setelah mengikuti langsung sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Menurut Anam, Eko Hadi menyampaikan penyesalan meskipun telah menyatakan mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut.
“Juga ada ucapan walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Anam.
Anam menjelaskan, Kompolnas turut mengawal dan memantau jalannya persidangan etik tersebut. Dari hasil pemantauan, ia menilai proses pemeriksaan telah berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Persidangan berlangsung cukup panjang, mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB. Sejumlah saksi diperiksa untuk mengungkap rangkaian peristiwa, alur kewenangan, hingga fakta yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik.
Seluruh pihak, termasuk Eko Hadi sebagai terduga pelanggar, juga diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan dan menghadirkan saksi yang meringankan.
Anam menilai kesempatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan kredibilitas proses penegakan kode etik di lingkungan Polri.
“Kami melihat mekanisme yang terjadi tadi sudah berjalan sesuai dengan aturannya. Kami kira Kompolnas menganggap mekanisme yang diselenggarakan kredibilitasnya terjaga,” ujarnya.
Dijatuhi Sanksi Pemecatan
Sebelumnya, Majelis KKEP Polri memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Eko Hadi Santoso.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, majelis sidang menyatakan perilaku Eko Hadi sebagai perbuatan tercela. Selain sanksi etik, ia juga dijatuhi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
Dalam perkara tersebut, Eko Hadi dinilai terbukti melakukan pemufakatan kegiatan akses ilegal (illegal access), berupa penyadapan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Meski menerima putusan pemecatan, Eko Hadi menyatakan akan menempuh upaya banding. Mekanisme tersebut akan diproses melalui komisi banding sesuai ketentuan yang berlaku.
Empat Perwira Tinggi Terseret Kasus
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto turut menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan penanganan perkara, Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada 10 November 2026. Majelis KKEP juga menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie.
Sementara itu, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Adapun Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan.
Penanganan kasus tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait penggunaan kewenangan dan fasilitas kepolisian serta penegakan disiplin terhadap pejabat tinggi di tubuh Polri.
Dugaan penyadapan disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Dugaan praktik tersebut dilaporkan berlangsung sejak 2025 hingga 2026.






