Daerah  

Pemprov Banten Keberatan Badak Dipindah, Peta WUP di Sekitar Ujung Kulon Disorot

PANDEGLANG, KABARINDO.ID – Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena wacana pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, tetapi juga menyusul masuknya sebagian perairan di sekitar kawasan konservasi tersebut ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai masa depan ekosistem Ujung Kulon, yang selama ini menjadi habitat alami salah satu satwa paling langka di dunia, Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).

Sorotan tersebut menguat setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026. Dalam peta penetapan tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK masuk kategori WUP.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan adanya penetapan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa status WUP tidak otomatis memberikan izin untuk melakukan aktivitas pertambangan.

Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tambang tetap harus memenuhi ketentuan tata ruang dan memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

“Yang jadi WUP itu tetap potensi yang ada, tapi nanti dikembalikan ke tata ruang wilayah masing-masing kabupaten/kota. Itu terkait dengan RTR dan PKKPR-nya. Karena PKKPR itu jadi kunci untuk dikeluarkan izin tambang,” ujar Ari, Senin (16/11/2026).

Di sisi lain, persoalan tersebut berlangsung di tengah polemik rencana pemindahan populasi Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo.

Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah secara terbuka menyatakan keberatan terhadap wacana relokasi tersebut. Ia mempertanyakan urgensi pemindahan satwa yang selama ini menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Banten.

“Saya keberatan karena badak itu asetnya Banten. Kalau enggak ada badak, ya bukan Banten. Saya lihat ada apa ini badak dipindahkan, apa tidak mampu begitu? Atau seperti apa?” tegas Dimyati di Serang, Senin (16/11/2026).

Dimyati menilai Badak Jawa bukan sekadar satwa langka yang harus dilindungi, tetapi juga bagian dari warisan alam dan kearifan lokal masyarakat Banten, termasuk masyarakat adat Badui.

Ia bahkan menyebut keberadaan badak memiliki makna tersendiri bagi masyarakat setempat yang secara turun-temurun mengaitkannya dengan simbol penjaga keselamatan daerah dari bencana.

Untuk memastikan kondisi sebenarnya, Pemprov Banten berencana memanggil pengelola Balai Taman Nasional Ujung Kulon guna melakukan evaluasi terhadap populasi dan kondisi habitat Badak Jawa.

Menariknya, di tengah perdebatan mengenai kelayakan Ujung Kulon sebagai habitat badak, kawasan konservasi tersebut justru mencatat kelahiran individu baru.

Kementerian Kehutanan sebelumnya mengumumkan kelahiran seekor anak Badak Jawa yang terekam kamera jebak pada 10 Oktober 2026. Anak badak tersebut terlihat bersama induknya yang bernama Desy.

Kelahiran itu menjadi anak kelima Desy dalam catatan reproduksinya sejak 2013. Pemerintah menyebut keberhasilan reproduksi tersebut sebagai salah satu indikator bahwa habitat alami Ujung Kulon masih mampu mendukung kehidupan Badak Jawa.

Sementara itu, Kementerian ESDM memberikan penjelasan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan, penetapan WUP hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar taman nasional, bukan kawasan konservasi tersebut.

ESDM juga menegaskan hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di kawasan TNUK maupun perairan sekitarnya. Penetapan WUP, menurut kementerian, merupakan bagian dari perencanaan wilayah pertambangan dan bukan persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.

Meski demikian, masuknya sebagian perairan penyangga ke dalam peta WUP tetap menjadi perhatian dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem Ujung Kulon.

Perlindungan Badak Jawa tidak cukup hanya dengan memastikan keberadaan satwa tersebut di dalam kawasan taman nasional. Keutuhan habitat, kawasan penyangga, ekosistem pesisir, serta pengawasan terhadap berbagai aktivitas manusia juga menjadi bagian penting dari upaya konservasi.

Di tengah wacana relokasi dan penetapan wilayah pertambangan tersebut, satu hal menjadi perhatian: bagaimana memastikan Ujung Kulon tetap menjadi rumah yang aman bagi Badak Jawa, bukan justru menghadapi tekanan baru akibat kebijakan pemanfaatan sumber daya alam.