SERANG, KABARINDO.ID – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga 6 persen per tahun tanpa agunan untuk pinjaman hingga Rp100 juta mendapat sambutan positif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menilai program yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut dapat membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dalam mengakses pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau.
Apresiasi itu disampaikan Dimyati dalam kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, dan Bank BRI di Pusat Pemerintahan Kabupaten (Puspemkab) Serang, Kamis (19/11/2026).
Menurut Dimyati, selama ini persoalan pembiayaan masih menjadi salah satu kendala masyarakat dalam memiliki rumah. Karena itu, skema pembiayaan dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih mudah diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh hunian layak.
“Selama ini, akses pembiayaan kerap menjadi kendala masyarakat. Melalui terobosan Menteri PKP Maruarar Sirait, kami berharap proses kepemilikan rumah menjadi lebih mudah dan terjangkau,” ujar Dimyati.
Ia menegaskan, rumah bukan sekadar bangunan fisik, melainkan kebutuhan mendasar sekaligus fondasi bagi keluarga untuk membangun kehidupan yang aman, nyaman, dan harmonis.
“Rumah adalah kebutuhan mendasar bagi setiap keluarga. Di sanalah tercipta ruang yang nyaman, aman, dan harmonis untuk membangun cita-cita kehidupan,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program perumahan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM.
Salah satu skema yang ditawarkan adalah KUR Perumahan dengan bunga 6 persen per tahun. Untuk pembiayaan dengan plafon hingga Rp100 juta, masyarakat tidak diwajibkan menyediakan agunan.
Maruarar mengatakan skema tersebut diharapkan menjadi alternatif pembiayaan yang lebih ringan dibandingkan pinjaman nonformal yang dapat membebankan bunga hingga 3–4 persen per bulan.
“Untuk plafon Rp100 juta ke bawah tidak memerlukan agunan, dengan bunga hanya 6 persen per tahun. Jauh lebih ringan dibandingkan pinjaman nonformal yang bunganya bisa mencapai 3–4 persen per bulan atau 30–40 persen per tahun,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Hingga kegiatan berlangsung, realisasi pembiayaan disebut telah mencapai sekitar Rp400 miliar dengan jumlah 830 nasabah.
Selain itu, alokasi anggaran program yang semula sebesar Rp36 triliun pada Juni 2026 telah ditingkatkan menjadi Rp50 triliun.
“Presiden Prabowo menghadirkan program yang benar-benar menjawab tantangan serta kebutuhan rakyat,” pungkas Maruarar.
Pemprov Banten berharap program pembiayaan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga pembiayaan diharapkan mampu mempercepat realisasi program perumahan di Banten.






