SERANG, KABARINDO.ID – Upaya menekan angka pengangguran di Provinsi Banten terus diperkuat melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Sebanyak 502 peserta Pelatihan Poliran Angkatan VII Tahun 2026 kini disiapkan memasuki dunia kerja setelah mendapatkan pembekalan keterampilan sesuai kebutuhan industri.
Program yang diinisiasi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat menjabat Kapolda Banten pada 2024 itu resmi ditutup oleh Kapolri di Balai Poliran Polda Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Jumat (20/11/2026).
Penutupan pelatihan tersebut turut dihadiri Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan, Gubernur Banten Andra Soni, jajaran pejabat utama Mabes Polri, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Banten.
Kapolda Banten Hendra Kurniawan mengatakan, program Poliran lahir sebagai respons terhadap persoalan pengangguran yang masih menjadi tantangan di Provinsi Banten.
Berdasarkan data yang disampaikannya, tingkat pengangguran di Banten mencapai 6,61 persen atau sekitar 400 ribu orang. Kondisi tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan.
Menurut Hendra, Poliran tidak sekadar memberikan pelatihan, tetapi juga membangun hubungan antara pencari kerja dengan dunia usaha melalui kolaborasi pemerintah, lembaga pelatihan, dan perusahaan.
Sejak 2025 hingga 2026, enam angkatan Poliran telah menghasilkan 567 lulusan. Sebagian di antaranya sudah mendapatkan pekerjaan, sementara lainnya mulai mengembangkan usaha secara mandiri.
Sementara itu, Angkatan VII melibatkan 502 peserta dengan dukungan perusahaan mitra. Para peserta mendapatkan pelatihan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja sehingga diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk terserap industri.
“Keberhasilan program ini diukur dari semakin banyaknya peserta yang memperoleh pekerjaan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ujar Hendra.
Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi keberlanjutan program tersebut. Menurutnya, persoalan pengangguran tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
Andra menyebutkan, pada 2024 angka pengangguran di Banten mencapai 6,61 persen, dengan lulusan SMA dan SMK menjadi kelompok yang menyumbang angka pengangguran tertinggi saat itu.
Karena itu, pelatihan keterampilan dan pembukaan akses kerja menjadi langkah penting untuk mempertemukan kebutuhan industri dengan kemampuan calon tenaga kerja.
Ia juga menilai persoalan pengangguran memiliki kaitan dengan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Semakin terbuka kesempatan masyarakat untuk bekerja dan produktif, diharapkan semakin kecil pula potensi munculnya persoalan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa Poliran bukan dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan kementerian maupun pemerintah daerah dalam menangani persoalan ketenagakerjaan.
Sebaliknya, Polri hadir sebagai fasilitator yang membantu masyarakat mendapatkan akses pelatihan dan kesempatan kerja melalui kerja sama dengan pemerintah serta perusahaan swasta.
“Polri bukan ingin mengambil alih pekerjaan kementerian atau pemerintah daerah. Namun, kami ingin mendukung, memudahkan, dan memfasilitasi saudara-saudara yang belum berkesempatan mendapatkan pekerjaan dengan kementerian, pemerintah daerah, maupun pihak swasta,” kata Suyudi.
Ia menjelaskan, Poliran mengedepankan prinsip 3M, yakni merekrut, melatih, dan menyalurkan. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat yang belum bekerja didata, diberikan pelatihan sesuai kebutuhan, kemudian difasilitasi agar dapat memperoleh pekerjaan atau mengembangkan usaha sendiri.
Suyudi mengatakan, program yang bermula dari Banten tersebut kini berkembang menjadi program nasional setelah melalui pelaksanaan dan evaluasi.
Ke depan, Poliran juga akan memperluas sasaran pelatihan kepada kelompok masyarakat tertentu, termasuk penyandang disabilitas dan tenaga penagih utang atau debt collector.
Pelatihan bagi penyandang disabilitas diharapkan membuka ruang lebih luas bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan dan memperoleh kesempatan kerja. Sementara pembekalan bagi tenaga debt collector diarahkan agar pekerjaan tersebut dilakukan secara profesional dan sesuai aturan.
Kapolri berharap program Poliran dapat menciptakan masyarakat yang lebih produktif, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap atau mampu membuka usaha mandiri, semakin terbuka pula peluang untuk menekan pengangguran dan mengurangi potensi gangguan keamanan.
Program Poliran sekaligus menjadi salah satu bentuk dukungan Polri terhadap agenda pembangunan nasional, khususnya peningkatan produktivitas masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan menuju Indonesia Emas 2045.
Dari Banten, program ini diharapkan terus berkembang dan menjadi salah satu model kolaborasi dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan di berbagai daerah.






