Kredit UMKM Bunga 4 Persen Tangerang Layak Jadi Program Nasional

TANGERANG, KABARINDO.ID – Program pinjaman modal usaha dengan bunga hanya 4 persen yang dijalankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Unit Pengelola Dana Bergulir (UPDB) mendapat apresiasi dari DPR RI. Program tersebut dinilai sebagai terobosan dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bahkan dinilai layak diterapkan secara nasional.

Apresiasi itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, saat melakukan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan akses pembiayaan permodalan UMKM dan ekonomi kreatif di Kabupaten Tangerang, Jumat (20/11/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Wareng, Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang tersebut, Saleh menilai program UPDB menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah daerah hadir membantu masyarakat mendapatkan akses modal usaha dengan biaya pinjaman yang terjangkau.

“UPDB ini adalah dana milik pemerintah daerah yang diberikan kepada masyarakat dengan bunga hanya 4 persen. Saya kira ini sangat baik dan perlu dicontoh oleh pemerintah-pemerintah daerah lain yang belum memiliki program serupa,” kata Saleh.

Menurutnya, skema dana bergulir tersebut memiliki keunggulan karena dana yang dipinjamkan kepada masyarakat dapat kembali dan disalurkan lagi kepada pelaku UMKM lainnya. Dengan pola tersebut, manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Saleh juga mendorong Pemkab Tangerang meningkatkan kapasitas pendanaan UPDB agar semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh kesempatan mengembangkan bisnisnya.

“Ini menjadi contoh yang menarik dan baik. Uangnya tidak hilang, karena dipinjamkan dan nantinya kembali lagi kepada masyarakat. Bahkan pemerintah daerah juga memperoleh hasil dari bunga 4 persen tersebut. Saya kira ini contoh bagaimana pemerintah ingin membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain program UPDB, Ketua Komisi VII DPR RI tersebut turut menyoroti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan laporan sejumlah perbankan dalam pertemuan tersebut, realisasi penyaluran KUR bahkan telah melampaui kuota yang ditetapkan pemerintah.

Salah satunya Bank BRI yang dilaporkan telah mencapai lebih dari 158 persen dari kuota yang ditentukan.

Meski demikian, Saleh berharap akses pembiayaan tidak hanya dinikmati pelaku usaha yang sudah berkembang. Pemerintah dan perbankan juga perlu membuka peluang lebih luas bagi wirausaha baru agar mampu memulai dan mengembangkan usaha.

Ia menekankan pentingnya pendampingan, pembinaan, dan pelatihan bagi calon penerima pembiayaan, termasuk membantu masyarakat menyiapkan proposal pengajuan kredit agar memenuhi persyaratan perbankan.

Sementara itu, Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan UPDB merupakan salah satu program unggulan pemerintah daerah untuk memfasilitasi kebutuhan permodalan masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Melalui program tersebut, pemerintah memberikan pinjaman lunak dengan bunga 4 persen agar pelaku usaha memiliki ruang lebih besar untuk meningkatkan produksi, memperluas usaha, dan mengembangkan skala bisnis.

“Ini merupakan program kami untuk memfasilitasi dan membantu pelaku-pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan permodalan. Kami memberikan pinjaman lunak dengan bunga hanya 4 persen, sehingga mereka bisa lebih leluasa menjalankan aktivitas usahanya, meningkatkan produksi, dan mengembangkan usahanya,” jelas Maesyal.

Ia menegaskan, dukungan permodalan bagi UMKM tidak semata-mata bertujuan menjaga keberlangsungan usaha masyarakat. Lebih jauh, program tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.

Menurut Maesyal, ketika UMKM berkembang, pelaku usaha berpeluang meningkatkan kapasitas produksi dan merekrut tenaga kerja. Kondisi tersebut diharapkan ikut membantu menekan angka pengangguran di Kabupaten Tangerang.

Dengan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa, Kabupaten Tangerang membutuhkan berbagai terobosan ekonomi yang mampu memperluas kesempatan kerja dan mendorong tumbuhnya wirausaha baru.

Maesyal mengungkapkan, program UPDB telah berjalan sejak dirinya masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang dan hingga kini terus dilanjutkan serta dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Dari sisi persyaratan, Pemkab Tangerang memberikan kemudahan akses pembiayaan. Pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman di bawah Rp25 juta dapat mengakses pembiayaan tanpa agunan. Sementara pinjaman di atas Rp25 juta tetap mensyaratkan agunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi dorongan DPR RI agar kapasitas pendanaan UPDB ditingkatkan, Maesyal menyatakan pemerintah daerah akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

“Kami tentu berharap semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan permodalan. Namun, penambahan kapasitas anggarannya akan kita lihat dan sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.

Apresiasi DPR RI terhadap program UPDB menjadi dorongan bagi Pemkab Tangerang untuk terus memperkuat kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan bunga pinjaman yang relatif ringan dan skema dana bergulir, program tersebut diharapkan tidak hanya membantu UMKM bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi usaha yang lebih produktif, mandiri, dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.