JAKARTA, KABARINDO.ID – Presidium Konstitusi menyiapkan langkah rekonstruksi sistem bernegara Indonesia melalui gagasan mengembalikan naskah asli Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tertanggal 18 Agustus 1945 yang disempurnakan melalui mekanisme addendum.
Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Pra Kongres Bangsa Indonesia yang diselenggarakan Presidium Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Nasional (UNAS) di Kampus UNAS Menara 1–2, Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Mengusung tema “Rekonstruksi dan Resolusi Sistem Bernegara Indonesia Sesuai Konstitusi 18 Agustus 1945 yang Disempurnakan melalui Addendum”, forum tersebut menjadi ruang pembahasan dampak perubahan UUD 1945 periode 1999–2002 sekaligus merumuskan tawaran penyempurnaan konstitusi.
Hadir sebagai pembicara Sekretaris Jenderal Presidium Konstitusi sekaligus Steering Committee (SC) Kongres Bangsa Indonesia, Dr. Ichsanuddin Noorsy, Associate Professor UNAS Dr. TB Massa Dja’far, serta Ketua Organizing Committee (OC) Dr. H.M. Hatta Taliwang.
Hatta Taliwang mengatakan, Pra Kongres Bangsa Indonesia bukan sekadar forum akademik, melainkan bagian dari persiapan menuju kongres yang akan digelar dalam waktu dekat.
“Melalui pra kongres ini kami memaparkan materi yang akan menjadi keputusan dalam kongres mendatang. Termasuk di dalamnya Maklumat Kongres yang akan disampaikan kepada Presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara,” ujar Hatta.
Dalam forum tersebut, Ichsanuddin Noorsy memaparkan sembilan sektor yang menurut Presidium Konstitusi menghadapi ancaman serius akibat perubahan UUD 1945 periode 1999–2002.
Kesembilan sektor itu meliputi hukum dan pemerintahan, moneter dan fiskal, industri dan perdagangan, sumber daya alam dan sumber daya buatan, informasi dan digitalisasi, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, perempuan, serta agama dan kebudayaan.
Noorsy menjelaskan, kajian dilakukan melalui tiga perspektif, yakni fundamental, struktural, dan fungsional. Ketiga pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus menyusun tawaran rekonstruksi sistem bernegara.
“Kami membedah dengan menggunakan tiga pisau analisis, yakni analisis dalam perspektif fundamental, struktural, dan fungsional. Dari tiga persoalan tersebut, kami menawarkan rekonstruksi dan resolusinya,” ungkap Noorsy.
Menurut dia, salah satu gagasan utama yang ditawarkan adalah mengembalikan sistem bernegara berdasarkan konstitusi 18 Agustus 1945, dengan tetap membuka ruang penyempurnaan melalui addendum.
“Untuk memastikan bahwa UUD 1945 lebih sempurna, tetap kita lakukan penyempurnaan, tetapi dengan addendum. Bukan mengubah sistem bernegara seperti yang dilakukan MPR pada tahun 1999–2002,” katanya.
Dalam pembahasan tersebut, Presidium Konstitusi yang didirikan almarhum Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno juga menyiapkan materi addendum terhadap 37 pasal dalam naskah asli UUD 1945.
Noorsy menyebut, penyusunan addendum dimaksudkan untuk memperkuat konstitusi agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dinilai pernah terjadi pada masa Orde Baru.
Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah penegasan tugas pokok dan fungsi aparat pertahanan, keamanan, serta penegak hukum, termasuk TNI, Polri, kejaksaan, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
“Kami membahas addendum terkait TNI, Polisi, Jaksa dan penyidik pegawai negeri sipil. Sehingga tupoksinya menjadi jelas dan tidak masuk dalam grey area. Apalagi membuka peluang kewenangan yang terlampau luas di satu institusi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 hasil perubahan yang mengatur kedudukan dan fungsi Polri. Menurut Noorsy, ketentuan tersebut perlu diperjelas agar kewenangan antarlembaga penegak hukum memiliki batas yang tegas dan tidak saling tumpang tindih.
“Jadi pada prinsipnya, pikiran dan rumusan sistem bernegara para pendiri bangsa kita wujudkan. Tetapi kita perkuat dan sempurnakan agar sesuai dengan perkembangan zaman, dengan tetap menempatkan kedaulatan rakyat sebagai tujuan akhir,” ujarnya.
Sejumlah tokoh nasional turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya MS Kaban, Mayjen TNI (Purn) Sunarko, Ahmad Yani, KH Sukry Fadholy, Prof. Dr. Rohmat Wahab, Sayuti Ashari, Marsekal Pertama Bastari, dan KH Muchsin Alatas.
Pra Kongres Bangsa Indonesia ditutup dengan pembacaan pernyataan politik yang memuat tujuh poin penting. Pernyataan tersebut diawali pesan, “Di saat keniscayaan disintegrasi, jadilah negarawan.”
Pernyataan politik dibacakan Sekjen Presidium Konstitusi Ichsanuddin Noorsy. Salah satu poinnya menyoroti capaian pembangunan nasional selama hampir tiga generasi yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan mandat konstitusi dan harapan masyarakat.
Pernyataan itu juga menyinggung meningkatnya ketidakpercayaan dan ketidakpuasan publik yang dianggap mencerminkan kerentanan modal sosial dan politik bangsa. Presidium turut menyoroti kondisi yang mereka sebut sebagai surplus politisi dan defisit negarawan. Bahkan, Presidium menilai posisi Wakil Presiden semestinya diisi oleh sosok negarawan.
Selain itu, pernyataan tersebut menilai partai politik belum sepenuhnya menjalankan amanat konstitusi serta mengkritik rendahnya komitmen sebagian pemimpin terhadap kepentingan publik. Presidium juga menyatakan nilai perjuangan para pendiri republik dan Pancasila perlu kembali diperkuat.
Dalam pernyataan politiknya, Presidium Konstitusi turut menyerukan masyarakat Indonesia dan Partai Gerindra untuk menilai kondisi bangsa secara jujur serta mendukung Presiden Prabowo Subianto memimpin perubahan menuju pemberlakuan kembali UUD 1945 asli sesuai nilai dan semangat perjuangan para pendiri republik.
Pernyataan politik itu ditutup dengan seruan untuk merekonstruksi dan meresolusi UUD 1945 serta merevitalisasi Pancasila. Presidium menilai langkah tersebut penting untuk mencegah disintegrasi nasional dan mengatasi ketimpangan sosial, ekonomi, maupun antarwilayah.
Gagasan dan pernyataan politik tersebut selanjutnya menjadi bagian dari materi yang akan dibawa dalam Kongres Bangsa Indonesia mendatang.






