Kabarindo.id – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Anthonius M. Ayorbaba, SH.,M.Si bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Yankumham), Mohamad Mufid menghadiri peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, di Jakarta. Pada Senin (12/12/2022).
Peringatan Hari HAM Se-Dunia juga digelar live Youtube dipusatkan pada The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Jl. Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Juga diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah se-Indonesia termasuk di Kanwil Kemenkumham Papua yang diikuti langsung oleh Kasubid Pemajuan Hak Asasi Manusia, Idawati Prapak beserta Staf Bidang HAM, juga Kasubag Pengelolaan BMN dan Keuangan, Vicktor Lucky Maturbongs.
Kegiatan ini pun dihadiri langsung oleh Wakil Presiden (Wapres), Ma’ruf Amin, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laloly, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Cahyanto, Wakil Menteri Hukum dan HAM,Prof. Edwards O.S. Hiariej, Kepala Daerah, Komisioner Komnasham dan Pimpinan Tinggi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Adapun Tema peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 tahun 2022 yakni “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk Setiap Orang” (Advancing Human Rights for Everyone).
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI; Yasonna H. Laoly kembali mengajak setiap komponen bangsa untuk melaksanakan apa yang terdapat dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia sedunia, 10 Desember 1945. Tanggal 10 Desember dipilih karena bertepatan dengan diadopsinya Universal Declaration of Human Rights (UDHR) oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948 silam. UDHR menjadi pernyataan global pertama terkait hak asasi manusia.
“Penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah”, tutur Yasona.
Terus menerus harus ditingkatkan, di dalam Pancasila sebagai ideologi negara.
Kemenkumham ambil peran ranham, index ham, prisma ham, kasus pelanggaran HAM.
Bersama sama menegakkan P5 HAM, topangan kebutuhan dasar seperti pendidikan. Aspek legislasi, UU TPKS. KUHP telah berhasil mengubah paradigma pidana, korektif, rehabilitatif dan restoratif.
Dikatakan Menkumham, Sebagai suatu komitmen untuk melaksanakan P5HAM, Pemerintah terus pula memperkuat aspek legislasi dan kebijakan HAM, baik di tingkat nasional maupun lokal. Disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu menjadi tonggak kemajuan HAM di Indonesia.
Dengan KUHP yang baru disahkan, Indonesia patut pula berbangga telah berhasil mengubah paradigma pemidanaan yang lebih humanis dan mengedepankan prinsip keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan keadilan restoratif dibandingkan pemenjaraan.
“Selaku Menteri Hukum dan HAM, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh lembaga Negara dan Pemerintah yang telah berperan, serta masyarakat sipil yang tidak henti-hentinya memberikan masukan dan saran yang konstruktif dalam proses penyusunannya,” Ujar Yasonna.
Penghujung Sambutan Yasonna berharap, segala capaian yang telah kita raih dalam pemajuan HAM, tidak membuat kita puas sampai di titik ini saja, melainkan menjadi batu loncatan untuk menggapai sasaran yang lebih tinggi lagi dalam rangka pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia di bumi Indonesia tercinta,” Ujarnya.
Kepada unsur pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah, Menkumham RI berpesan baik yang mendapatkan maupun yang belum mendapatkan penghargaan untuk bersama-sama melaksanakan secara konsisten apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai aparatur negara terhadap Hak Asasi Manusia.
Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami mohon dengan hormat berkenan Bapak Wakil Presiden untuk dapat memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terus berkomitmen mewujudkan “Pemajuan Hak Asasi Manusia untuk setiap Orang” yang diimplementasikan melalui kebijakan dan program Hak Asasi Manusia.
Sementara itu, dalam Sambutan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin,
Menyampaikan pada hari ini, tepat 74 tahun yang lalu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diadopsi oleh PBB untuk merawat peradaban dan kemanusiaan bangsa-bangsa di dunia.
Peringatan Hari HAM Sedunia merupakan momen reflektif bagi seluruh negara dan bangsa dalam menghormati dan memajukan hak asasi manusia secara universal. Hak Asasi Manusia sejatinya tumbuh bersama dengan keadaban suatu bangsa. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berarti menjunjung tinggi peradaban.
Bagi Indonesia, proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan 77 tahun yang lalu, mengakhiri kolonialisme dan pelanggaran HAM yang masif. Kemerdekaan menjadi mula bagi bangsa kita untuk menggapai cita-cita luhur sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Konstitusi. Yaitu cita-cita yang mampu memenuhi dan menghormati Hak Asasi Manusia, bukan hanya sebagai bangsa, melainkan juga sebagai individu-individu yang berkepribadian Indonesia.
Wakil Presiden juga menyampaikan, sebagaimana yang kita ketahui, saat ini kita sedang berjuang untuk pulih dari krisis dan bangkit menjadi bangsa yang lebih kuat. Pemulihan ekonomi nasional menuntut lingkungan yang kondusif agar upaya ini dapat kita laksanakan dengan baik dan efektif. Beberapa hari yang lalu, pada peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia tahun 2022, saya sampaikan bahwa korupsi adalah musuh bagi pemulihan.
Pada kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan yang bertanggung jawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
Indonesia memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berimbang dan berkelanjutan, di mana manusia adalah pusatnya. Pembangunan infrastruktur mesti kita dedikasikan sebagai prasarana pemenuhan hak asasi manusia yang menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan dan hak kebutuhan dasar yang merata.
Demikian pula, pembangunan sumber daya manusia yang memastikan penurunan stunting, keterjangkauan pendidikan yang memadai, serta kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas.
Pada hakikatnya, pemulihan dan pembangunan yang ingin kita realisasikan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim.
Kita ingin lindungi hak-hak wong cilik di pelosok tanah air, para petani dan buruh tani, nelayan, dan warga miskin, dari gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil.
Di Momentum Hari HAM Sedunia tahun ini, K.H. Ma’ruf mengajak semua untuk memperhatikan beberapa hal. Pertama, untuk menempatkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan dan perlindungan, dan pemenuhan HAM. Kita tegakkan kesetaraan untuk semua orang tanpa terkecuali.
Kedua, dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, penting sekali untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan kesetiakawanan sesama warga bangsa. Sikap dan perilaku intoleransi hanya menyebabkan runtuhnya sendi-sendi hak asasi manusia.
Selanjutnya, saya memandang perlunya sikap yang berimbang antara HAM dan kewajiban asasi manusia, karena tidak ada hak yang bebas dan absolut. Harus ada rambu-rambu dalam menerapkan konsep HAM dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan, dan kebangsaan.
Dalam konteks harmonisasi kewajiban dan hak asasi manusia ini, terdapat peran penting dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai penjaga pemajuan HAM bagi semua orang tanpa melupakan kewajiban asasi manusia.
Menutup Sambutannya, Wakil Presiden K.H.Ma’ruf ucapkan selamat dan apresiasi kepada lembaga negara dan pemerintah daerah yang meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM, Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM, dan Instansi Responsif dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM.
Selamat memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-74 Tahun 2022. Mari jadikan peringatan Hari HAM Sedunia sebagai momen untuk meneguhkan pemajuan HAM bagi setiap orang menuju Indonesia Maju.” Pungkas Wakil Presiden K.H. Ma’ruf.
(Red)






