Kabarindo.id – Bertempat di Aula Atas Lapas Perempuan Palembang Kanwil Kemenkumham Sumsel para Pejabat Eselon IV, Eselon V, Pejabat fungsional tertentu madya serta para perwakilan staff JFU perseksi menghadiri Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 yang disosialisasikan oleh JFT analis kepegawaian, Arief Adiatma. Pada Rabu, (04/01/2023).
Dalam paparannya Arief Adiatma menjelaskan bahwa Peraturan Menteri (Permen)Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pengganti Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen PNS.
Lanjutnya, ada beberapa perubahan dan perbedaan antara PermenPAN-RB Nomor 8 tahun 2021 dan PermenPAN-RB nomor 6 tahun 2022. Diantaranya adalah terkait ruang lingkup pengelolaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja, perilaku kerja, dan format SKP.
“Dalam regulasi terbaru yang mengatur pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya mengukur ketercapaian target kinerja secara kuantitatif saja akan tetapi atasan juga dapat melihat, ini tidak lagi menginput aktivitas kegiatan pegawai, tetapi yang dinilai dan diinput pada SKP itu adalah hasil kerja dan perilaku kerja dari seorang ASN,” ujar Arief.
Di tempat terpisah, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIa Palembang Ike Rahmawati menyampaikan, SKP Tahun 2023 berjenjang dari Jabatan Pimpinan Tinggi atau pimpinan unit organisasi yang berdasarkan perjanjian kinerja ke Jabatan Administrasi di bawahnya dan kemudian dilanjutkan kepada Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Fungsional tertentu dibawahnya.
“Selain itu terdapat perbedaan pada orientasi yang sebelumnya berorientasi pada proses, sekarang berorientasi pada hasil,” ujar Ike.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya mengapresiasi Lapas Perempuan Palembang yang menggelar sosialisasi penyusunan SKP 2023, untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja.
(Red)






