Andra Soni Dorong CSR Tepat Sasaran Lewat Musrenbang Non-APBD

SERANG, Kabarindo.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai menyinergikan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan prioritas pembangunan daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD.

Kegiatan yang diklaim sebagai pertama di Indonesia ini digelar Pemprov Banten bersama Forum Tanggung Jawab Sosial dan Kemitraan Bina Lingkungan Perusahaan (TJSKBLP) atau Forum CSR Banten. Inisiatif tersebut diarahkan untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan program dan kemampuan dunia usaha.

Sebagai langkah awal, enam perusahaan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Forum CSR Banten. Keenam perusahaan itu yakni PIK 2 Development, Sinarmas Land, Krakatau Steel, Indah Kiat, Mayora, dan Tri Digdaya Nawasena.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung Gubernur Banten Andra Soni di Pendopo Gubernur, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (5/11/2026).

Andra Soni mengatakan, pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk memperluas dukungan terhadap program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.

“Kontribusi dunia usaha harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Lebih baik programnya sederhana, tetapi tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Andra Soni.

Melalui Musrenbang Non-APBD, Pemprov Banten akan memfasilitasi perusahaan dengan menyediakan basis data mengenai prioritas pembangunan daerah dan calon penerima manfaat.

Sejumlah sektor yang menjadi peluang kolaborasi meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, beasiswa pendidikan, bantuan sarana pesantren, pelayanan kesehatan, pencegahan stunting, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelestarian lingkungan.

Ketua Forum CSR Banten, Jamil, menjelaskan bahwa Musrenbang Non-APBD menjadi ruang untuk menyelaraskan program pemerintah daerah, aspirasi masyarakat, dan kapasitas dunia usaha.

Ia menegaskan, Forum CSR hanya berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kolaborasi lintas sektor, bukan lembaga penghimpun dana CSR ataupun pelaksana program perusahaan dan pemerintah.

“Forum CSR hadir sebagai jembatan kolaborasi, bukan sebagai lembaga penghimpun dana CSR, serta tidak mengambil alih kewenangan pelaksanaan program dari pemerintah maupun perusahaan,” kata Jamil.

Menurut Jamil, respons dunia usaha terhadap inisiatif tersebut cukup besar. Sebanyak 122 perusahaan telah mendaftar melalui kanal resmi Forum CSR Banten. Sementara itu, peluncuran kegiatan diikuti 165 perwakilan perusahaan secara langsung dan sekitar 900 perusahaan secara daring.

Pemprov Banten bersama Forum CSR menargetkan Musrenbang Non-APBD tidak berhenti pada penandatanganan komitmen. Forum ini direncanakan menjadi agenda tahunan yang menghasilkan program konkret, memiliki sasaran terukur, serta disertai pelaporan transparan.

Dengan skema tersebut, potensi kontribusi dunia usaha diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan daerah dan memperluas manfaat program bagi masyarakat Banten.