Andra Soni Dorong Keterbukaan Informasi hingga Tingkat Desa

SERANG, KABARINDO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan lima strategi utama untuk memperkuat ekosistem keterbukaan informasi publik. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kebijakan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Lima strategi tersebut dipaparkan Gubernur Banten Andra Soni dalam kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam pemaparannya, Andra Soni menjelaskan bahwa strategi pertama adalah memperkuat kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Penguatan ini dilakukan untuk memperjelas tanggung jawab sekaligus meningkatkan koordinasi pengelolaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah.

Strategi kedua, Pemprov Banten mendorong digitalisasi layanan informasi melalui aplikasi e-PPID, sistem register permohonan terpusat, serta integrasi berbagai kanal layanan. Upaya ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Selanjutnya, strategi ketiga adalah mengoptimalkan komunikasi publik melalui media sosial setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Media sosial tidak hanya difungsikan sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang komunikasi dua arah dan instrumen untuk menangkal disinformasi.

“Strategi ketiga adalah mengoptimalkan komunikasi publik dengan menjadikan media sosial di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sarana transparansi, ruang komunikasi dua arah, sekaligus instrumen penangkal disinformasi,” ujar Andra Soni.

Strategi keempat dilakukan melalui penguatan keterbukaan data pada portal Satu Data Banten. Sementara strategi kelima diarahkan pada penguatan peran Komisi Informasi Provinsi Banten, termasuk melalui dukungan program sosialisasi keterbukaan informasi di tingkat desa yang direncanakan berlangsung pada periode 2025–2027.

Menurut Andra Soni, keterbukaan informasi merupakan fondasi penting dalam menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Namun, upaya tersebut perlu diikuti dengan peningkatan literasi masyarakat agar informasi yang tersedia dapat dipahami dan dimanfaatkan secara tepat.

Ia menilai akses terhadap informasi publik juga menjadi salah satu instrumen pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dengan keterbukaan, masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk mengetahui, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.

Keterbukaan informasi juga diharapkan dapat membantu mencegah potensi penyalahgunaan wewenang sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan publik.

“Budaya keterbukaan harus dibangun secara menyeluruh, tidak hanya di lingkungan pemerintah provinsi, tetapi pada seluruh tingkatan badan publik di Banten hingga ke tingkat desa,” pungkasnya.

Melalui lima strategi tersebut, Pemprov Banten mendorong keterbukaan informasi tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya tata kelola pemerintahan yang melibatkan masyarakat hingga tingkat desa.