Andra Soni Salurkan Bansos Rp750 Juta untuk 1.500 Keluarga di Tangerang

KOTA TANGERANG, KABARINDO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyalurkan bantuan Jaminan Sosial Keluarga (JSK) senilai Rp750 juta kepada 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Tangerang. Bantuan sebesar Rp500.000 per keluarga tersebut diharapkan tidak hanya meringankan beban kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi langkah awal menuju kemandirian ekonomi.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni di Aula Kantor Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Kamis (12/11/2026).

Andra Soni mengatakan, bantuan sosial merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, ia berharap penerima manfaat secara bertahap mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.

Menurutnya, dukungan pemerintah juga perlu diarahkan pada pengembangan usaha ekonomi produktif, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang telah memiliki usaha.

“Saya yakin bapak dan ibu senang menerima bantuan. Tetapi tentu akan lebih senang lagi kalau suatu saat sudah bisa mandiri. Oleh karena itu, bantuan sosial yang disiapkan pemerintah bukan hanya bantuan tunai, tetapi juga ada bantuan usaha ekonomi produktif,” ujar Andra Soni.

Ia menjelaskan, Pemprov Banten terus mengembangkan program bantuan usaha produktif bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut juga mendapat dukungan melalui aspirasi anggota DPRD Provinsi Banten, khususnya Komisi V, agar pelaku usaha kecil dari keluarga rentan memiliki kesempatan mengembangkan usahanya.

Andra Soni menegaskan, bantuan usaha harus disertai pemantauan dan pendampingan agar penggunaannya tepat serta memberikan dampak berkelanjutan.

“Saya sepakat masyarakat yang kesulitan ekonomi dan memiliki usaha harus dibantu. Tetapi saya juga ingin memastikan setelah dibantu, mereka benar-benar bisa berkembang dan melewati kesulitannya,” katanya.

Pada 2026, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran lebih dari Rp8,15 miliar untuk program JSK. Bantuan tersebut menyasar 16.311 keluarga penerima manfaat yang tersebar di delapan kabupaten dan kota, dengan nilai Rp500.000 untuk setiap keluarga.

Khusus Kota Tangerang, bantuan diberikan kepada 1.500 keluarga dengan total anggaran Rp750 juta. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama kepada 709 keluarga dan tahap kedua kepada 791 keluarga.

Calon penerima merupakan keluarga rentan yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten dan kota. Data penerima juga telah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Selanjutnya, bantuan disalurkan melalui Bank Banten langsung ke rekening masing-masing penerima.

Gubernur mengingatkan agar proses verifikasi dilakukan secara cermat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Ia juga menegaskan bahwa dana Rp500.000 merupakan hak penerima dan harus diterima secara utuh tanpa pemotongan.

Pemprov Banten juga merencanakan perluasan jangkauan program perlindungan sosial pada 2027. Dengan dukungan DPRD Provinsi Banten, pemerintah menargetkan jumlah penerima dapat meningkat menjadi lebih dari 70.000 kepala keluarga.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin mengapresiasi dukungan Pemprov Banten dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya keluarga rentan.

Menurut Sachrudin, bantuan sosial berperan membantu masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan dasar, mulai dari pangan, pendidikan, kesehatan hingga kebutuhan rumah tangga.

“Bantuan sosial bukan hanya tentang bantuan secara materi, tetapi juga merupakan wujud kepedulian dan kehadiran pemerintah dalam meringankan beban masyarakat serta memberikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik,” kata Sachrudin.

Ia menyebutkan, Pemkot Tangerang juga menjalankan program perlindungan sosial. Pada Februari 2026, pemerintah kota telah menyalurkan bantuan kepada 924 penerima dengan nilai masing-masing Rp600.000.

Sachrudin menegaskan, pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan. Karena itu, sinergi pemerintah provinsi dan kota diperlukan agar program perlindungan sosial berjalan transparan, didukung data akurat, dan tepat sasaran.

“Sinergi Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang harus terus kita perkuat. Kita perlu memastikan setiap program perlindungan sosial berjalan dengan baik, didukung data yang akurat, serta disalurkan secara transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.