BANTEN, kabarindo.id – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya bahwa seluruh program pembangunan yang digulirkan Pemerintah Provinsi Banten harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya implementasi visi dan misi pemerintahan yang dipimpinnya bersama Wakil Gubernur A. Dimyati Natakusumah.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat menjadi narasumber dalam Podcast Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu (9/7/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia turut memaparkan sejumlah capaian pembangunan serta progres pelaksanaan visi-misi sejak resmi menjabat.
“Saya baru efektif bekerja per 1 Maret 2025, setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Sejak saat itu, kami langsung bergerak,” ungkap Andra.
Ia menjelaskan, fokus pembangunan diarahkan pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Mulai dari pendidikan gratis, akses layanan kesehatan yang terjangkau, pembangunan infrastruktur jalan, hingga kemudahan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Gubernur Andra menekankan bahwa program pendidikan gratis harus dinikmati seluruh masyarakat Banten, baik yang bersekolah di lembaga negeri maupun swasta. Kebijakan ini telah diterapkan sejak Tahun Ajaran Baru 2025.
“Kami ingin menghadirkan SDM yang unggul dan kompetitif. Pendidikan adalah fondasi utamanya,” tegasnya.
Menurut Andra, Provinsi Banten memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat. Letaknya yang berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta serta kekayaan sumber daya alam menjadi keunggulan tersendiri.
“Yang menjadi kunci pengembangan potensi tersebut adalah SDM. Oleh karena itu, investasi pada pendidikan adalah prioritas,” ucapnya.
Di bidang ekonomi, Banten terus menunjukkan kinerja positif sebagai daerah tujuan investasi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi ini konsisten menempati lima besar capaian investasi tertinggi di Indonesia.
“Untuk tahun 2025, pemerintah pusat menargetkan capaian investasi Banten sebesar Rp119 triliun. Kami optimistis target ini dapat tercapai dengan dukungan SDM yang mumpuni,” ujar Andra.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Banten meluncurkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Program ini menyasar pembangunan jalan poros desa guna menunjang produktivitas pertanian, pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Jumlah jalan poros desa sangat banyak. Mungkin tak bisa diselesaikan dalam lima tahun ke depan. Tapi yang terpenting, kita harus mulai dan rencanakan secara sistematis,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur desa juga menjadi upaya untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah di Banten, khususnya antara kawasan Tangerang Raya dengan Kabupaten Lebak dan Pandeglang.
Menutup pemaparannya, Andra Soni menjelaskan kebijakan perpanjangan pembebasan pokok dan/atau sanksi PKB hingga 31 Oktober 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 286 Tahun 2025.
“Ini murni hasil aspirasi masyarakat. Tujuannya bukan semata-mata untuk menggali PAD (Pendapatan Asli Daerah), tapi agar kita memiliki basis data yang akurat untuk perencanaan anggaran ke depan,” pungkasnya.






