Badak Jawa Terancam Bencana, Pemerintah Cari Investor

JAKARTA, KABARINDO.ID – Pemerintah berencana merelokasi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Langkah tersebut disiapkan sebagai upaya melindungi satwa langka endemik Indonesia dari ancaman bencana alam yang berpotensi menyebabkan kepunahan.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah mulai menjajaki dukungan pendanaan dari investor dan lembaga donor melalui skema pendanaan konservasi.

Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon menghadapi risiko bencana, terutama potensi tsunami akibat gempa bumi maupun aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

“Di Ujung Kulon, ada suaka badak Jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah,” ujar Hashim dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).

Menurut Hashim, relokasi menjadi salah satu langkah yang dipertimbangkan untuk mengurangi risiko kepunahan populasi badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di kawasan Ujung Kulon.

Pemerintah tengah melihat peluang pendanaan konservasi dengan melibatkan lembaga donor internasional. Skema tersebut diharapkan dapat mencontoh kerja sama pendanaan lingkungan hidup yang sebelumnya dilakukan Indonesia bersama Norwegia.

“Saat ini kan ada 57 taman nasional, skemanya nanti bisa seperti kerja sama dengan Norwegia,” katanya.

Hashim juga menyampaikan bahwa Indonesia memperoleh komitmen pendanaan sebesar 100 juta dolar AS dari Norwegia dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 di Antalya, Turki, Jumat (13/11/2026).

Dana tersebut diberikan melalui mekanisme Result Based Contribution (RBC) atas keberhasilan Indonesia menurunkan emisi karbon akibat deforestasi selama periode 2021–2023.

Sebelumnya, Norwegia juga telah menyalurkan pendanaan sebesar 216 juta dolar AS melalui skema berbasis hasil untuk mendukung pengurangan emisi terverifikasi di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya atau Forest and Other Land Use (FOLU).

Hashim menegaskan bahwa perlindungan hutan merupakan tanggung jawab jangka panjang yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

“Hutan kita lebih dari sekadar sumber daya alam, itu adalah warisan kita, tanggung jawab kita, dan warisan yang harus kita lindungi untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Sigrun Aasland, menilai insentif berbasis hasil merupakan mekanisme penting untuk mendorong keberlanjutan upaya perlindungan lingkungan.

Rencana relokasi badak Jawa tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari solusi jangka panjang untuk melindungi salah satu satwa paling langka di dunia. Namun, realisasinya masih membutuhkan persiapan konservasi, kajian habitat, serta dukungan pendanaan dan kerja sama berbagai pihak.