Padang, kabarindo.id – Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Padang turut berpartisipasi dalam kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan serta Agenda Pembangunan Nasional di Bidang Hukum yang dilaksanakan di Hall Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat. Pada Kamis, (23/10/2025).
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran instansi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, termasuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi di wilayah Sumatera Barat.
Bapas Kelas I Padang hadir dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Kasubag Tata Usaha, Kasi BKD, Kasi BKA, Kaur Keuangan, serta dua orang Pembimbing Kemasyarakatan.
Sebagai narasumber utama, Dr. Nofli, Bc.IP., S.Sos., S.H., M.Si., selaku Deputi Bidang Koordinasi Hukum pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, memaparkan latar belakang pembentukan Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang merupakan hasil pemisahan dari Kemenko Polhukam. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang hukum secara lebih fokus dan terarah.
Dalam pemaparannya, beliau juga menekankan pentingnya arah kebijakan nasional yang berorientasi pada penegakan hukum yang berkeadilan, perlindungan HAM, modernisasi sistem pemasyarakatan dan imigrasi, serta penguatan sinergi lintas sektor untuk mendukung pembangunan nasional.
Kepala Bapas Kelas I Padang, Enjat Lukmanul Hakim, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antarinstansi di bawah koordinasi Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
“Kegiatan ini memberikan pemahaman strategis bagi jajaran Pemasyarakatan dalam menyelaraskan tugas dan fungsi dengan arah kebijakan nasional di bidang hukum,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Bapas Padang berkomitmen untuk terus mendukung langkah-langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang kuat, adil, dan humanis.






