Malang, Kabarindo.id – Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang menerima kunjungan Tim Korwas Polsus Ditbinmas Polda Jawa Timur dalam rangka monitoring dan pengawasan pelaksanaan tugas Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas). Pada Kamis (21/05/2026). Kegiatan diawali dengan peninjauan langsung area pelayanan dan pengamanan Lapas Malang oleh Kasikorwaspolsus Ditbinmas Polda Jatim, AKBP Siti Muk’anipah, S.H.
Pihaknya didampingi jajaran keamanan Lapas Malang, khususnya Kepala Seksi Keamanan, Nugroho Adjie Wibowo, untuk melihat secara langsung pelaksanaan tugas petugas Pemasyarakatan di berbagai titik layanan dan pengamanan. Peninjauan dimulai dari area layanan kunjungan, pintu utama, hingga pengamanan di dalam lingkungan Lapas. Selain memantau aktivitas petugas, beliau juga melihat sarana dan prasarana pendukung keamanan yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas pengamanan Pemasyarakatan.
Dalam peninjauan tersebut, AKBP Siti Muk’anipah menyaksikan secara langsung petugas menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Ia menilai sistem pengamanan dan pelayanan di Lapas Kelas I Malang telah berjalan baik dan memiliki mekanisme pengawasan yang lengkap.
“Mulai dari alur kunjungan yang melewati verifikasi dan juga pemeriksaan barang dan badan yang berlapis, saya rasa ini adalah standar pengamanan yang cukup lengkap dan baik,” ujarnya.
Apresiasi tersebut diberikan atas konsistensi petugas dalam menerapkan rangkaian prosedur pengamanan secara disiplin dan terukur. Menurutnya, sistem den SDM adalah modal penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan Pemasyarakatan.
Usai melaksanakan peninjauan lapangan, Tim Korwas Polsus Ditbinmas Polda Jawa Timur melanjutkan agenda koordinasi bersama Kepala Lapas Kelas I Malang, Christo Victor Nixon Tear, didampingi Kabid Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Yuliawan Dwi Nugroho.
Dalam pertemuan tersebut, AKBP Siti Muk’anipah menyampaikan pentingnya legalitas bagi petugas Polsuspas dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pengamanan, termasuk terkait kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Polsus serta legalitas penggunaan senjata api bagi petugas yang memenuhi ketentuan.






