BPKAD Banten Gelar Rakor Triwulan I 2025, Fokus pada Efisiensi Belanja dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah

Serang, Banten, KABARINDO.ID – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah se-Provinsi Banten untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Kegiatan yang berlangsung pada 29 April 2025 di Kota Serang ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Banten, Dr. H. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si.

Rakor dipimpin langsung oleh Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE., M.Si., didampingi Sekretaris BPKAD Agus Setiyadi, S.H., M.Si., serta Plt. Kepala Bidang PAD BPKAD Ahmad Rasudin, S.Ip., M.Si. selaku moderator. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Banten memberikan penghargaan kepada BPKAD/BKD kabupaten/kota atas kinerja pengelolaan keuangan dan aset. Pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan oleh gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 33 Tahun 2018 dan PP Nomor 12 Tahun 2019.

Rakor turut diisi dengan diskusi panel bersama sejumlah narasumber, termasuk dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI yang hadir secara daring. Beberapa isu strategis yang dibahas antara lain pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang pengentasan kemiskinan ekstrem melalui Program Sekolah Rakyat, serta Inpres Nomor 9 Tahun 2025 terkait percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, Rakor juga membahas evaluasi pemenuhan mandatory spending tahun 2025, penyusunan pedoman APBD 2026, serta kesesuaian kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal dengan KUA-PPAS 2026. Narasumber dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI turut menyoroti pentingnya efisiensi dalam belanja daerah.

Salah satu fokus utama dalam Rakor kali ini adalah penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja, terutama pada pos perjalanan dinas. Langkah ini dilakukan guna mendukung program prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian inflasi, dan ketahanan pangan. Berdasarkan laporan, efisiensi belanja perjalanan dinas di Provinsi Banten dan seluruh kabupaten/kota tercatat signifikan, mencapai lebih dari Rp471,9 miliar.

Dengan terselenggaranya Rakor ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah di Banten mampu menyelaraskan arah kebijakan fiskal daerah dengan regulasi nasional, sekaligus meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta aset daerah demi kepentingan publik.