KABUPATEN TANGERANG, KABARINDO.ID – Program Bedah Rumah 2026 tidak hanya menyasar perbaikan rumah tidak layak huni, tetapi juga mendorong kepastian hukum kepemilikan tanah. Dalam upaya tersebut, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menyerahkan 20 sertipikat tanah kepada masyarakat Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang.
Penyerahan sertipikat dilakukan saat Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Hermawan, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi, meninjau langsung rumah warga penerima Program Bedah Rumah, Rabu (18/11/2026).
Penyerahan 20 sertipikat tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sekaligus memastikan kepemilikan tanah memiliki legalitas yang jelas.
Dalam kesempatan itu, Harison juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur pendaftaran tanah. Ia menjelaskan, warga yang ingin mengurus sertipikat perlu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan, mulai dari KTP, Kartu Keluarga (KK), SPPT/PBB hingga alas hak tanah.
Alas hak tersebut dapat berupa girik, Letter C, maupun akta hibah sesuai dengan status dan riwayat kepemilikan tanah.
Harison menjelaskan, proses penyelesaian pendaftaran tanah ditargetkan paling lama dua bulan, dengan catatan seluruh persyaratan telah dipenuhi dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Upaya tersebut dinilai penting mengingat persoalan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan di Provinsi Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jumlah rumah tidak layak huni di Banten mencapai sekitar 800 ribu unit.
Kabupaten Tangerang menjadi salah satu daerah dengan jumlah terbesar, yakni sekitar 205 ribu unit. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas hunian masyarakat membutuhkan kerja sama berbagai pihak, bukan hanya melalui pembangunan dan perbaikan fisik rumah, tetapi juga kepastian status tanah yang ditempati.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan Program Bedah Rumah. Masyarakat juga diimbau mendokumentasikan proses perbaikan rumah sebagai bentuk pengawasan untuk mencegah kesalahan pelaksanaan maupun potensi kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Melalui kegiatan tersebut, BPN Banten menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Sinergi antara program perbaikan rumah dan sertipikasi tanah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih menyeluruh.
Sebab, hunian yang layak tidak hanya ditentukan oleh kondisi bangunan, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi tempat tinggal masyarakat.
Dengan demikian, warga tidak hanya mendapatkan rumah yang lebih layak, tetapi juga perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki.






