News, Utama  

Buka Rakor MPD, Kakanwil Kemenkumham Jabar: Mari Jaga marwah dan kehormatan notaris sebagai Officium Nobile

Kabarindo.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat melalui Subbidang Administrasi Hukum Umum menggelar rapat koordinasi untuk membahas tentang penguatan prosedur penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Jawa Barat Andi Taletting Langi, mewakili Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kepala Koordinator Substansi Notariat Direktorat Perdata Ditjen AHU Andi Yulia Hertaty, Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris, Winanto Wiryomartani, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat, Ketua Pengurus Wilayah Jawa Barat INI, Ketua Pengurus Daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi Ikatan Notaris Indonesia, Para anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota dan Kabupaten Se-Jawa Barat. Pada Senin, (20/02/2023).

Laporan kegiatan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi. melaporkan maksud dan tujuan dari dari kegiatan ini, serta mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini kepada para peserta yang telah hadir.

Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya. Ia menyatakan bahwa profesi notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Andika, Majelis Pengawas Daerah Notaris memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam konteks pelaksanaan jabatan notaris, terutama terkait langkah preventif.

“Kemudian juga dapat membantu masyarakat yang memiliki itikad baik untuk terhindar dari modus TPPU ini, serta untuk profesi notaris sendiri, di mana akan dapat menjaga marwah dan kehormatan notaris sebagai Officium Nobile.” Ungkap Andika

Dalam rapat koordinasi ini, peserta juga mendengarkan pemberian materi dari narasumber, termasuk Ibu Andi Yulia Hertaty, Kepala Koordinator Substansi Notariat Direktorat Perdata Ditjen AHU, Dr. Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, Unsur Akademisi Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia. Martinef, S.H., M.Si, Unsur Notaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat.

Materi yang disampaikan oleh narasumber ini merupakan langkah konkrit dalam rangka penguatan prosedur penerapan dan pengawasan prinsip mengenali pengguna jasa, yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana dalam jabatan notaris.

Rapat koordinasi yang dihadiri oleh para anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Jawa Barat ini dapat menjadi ajang diskusi dan pengambilan keputusan terkait penguatan prosedur penerapan prinsip mengenali pengguna jasa notaris. Diharapkan hasil rapat ini dapat menjadi landasan untuk langkah preventif dan preemtif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

(Red)