SERANG, KABARINDO.ID – Gubernur Banten Andra Soni mendorong percepatan transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (6 SPM). Dengan jumlah mendekati 11 ribu unit di seluruh Provinsi Banten, Posyandu diharapkan menjadi garda terdepan dalam mendekatkan berbagai layanan dasar kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Posyandu Provinsi Banten di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen KH Syam’un, Kota Serang, Kamis (19/11/2026).
Andra Soni menjelaskan, transformasi Posyandu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Melalui kebijakan tersebut, fungsi Posyandu tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan, tetapi diperluas untuk menjangkau enam bidang pelayanan dasar.
Keenam bidang tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
“Posyandu merupakan wajah pelayanan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Transformasi Posyandu pada enam bidang standar pelayanan minimal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024,” ujar Andra Soni.
Ia mengapresiasi para ketua tim pembina dan kader Posyandu yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan di tengah masyarakat. Menurutnya, perluasan fungsi Posyandu harus diikuti penguatan kapasitas kader dan koordinasi lintas sektor agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam bidang kesehatan, Andra Soni menyebut Provinsi Banten telah mencatat sejumlah capaian. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 8.086.927 jiwa dan menempatkan Banten di peringkat kedua nasional. Sementara cakupan jaminan kesehatan semesta mencapai 98 persen dengan angka harapan hidup 75,58 tahun.
Meski demikian, persoalan pencegahan dan penanganan stunting masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Posyandu diharapkan berperan aktif dalam mendeteksi permasalahan kesehatan sejak dini, khususnya pada ibu hamil, bayi, dan balita.
Di bidang pendidikan, Posyandu juga diarahkan menjadi pintu masuk pelayanan pendidikan anak usia dini dan pengasuhan. Andra Soni mengungkapkan, Program Sekolah Gratis SMA, SMK, dan SKh swasta pada tahun ajaran 2026/2027 telah menjangkau 120.402 siswa.
Sementara dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan, Pemprov Banten terus mendorong pembangunan infrastruktur melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra.
Pada 2026, program tersebut menangani 44 ruas jalan desa dan dua jembatan dengan total panjang 60,7 kilometer. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk memudahkan masyarakat, terutama ibu dan anak, dalam mengakses pelayanan dasar.
Adapun pada bidang sosial serta ketenteraman dan ketertiban umum, Posyandu diharapkan mampu membantu mendeteksi kondisi keluarga rentan, lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga persoalan perlindungan anak.
Untuk mendukung transformasi tersebut, Andra Soni menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah desa. Pemprov Banten telah menyalurkan Bantuan Keuangan Desa sebesar Rp120 juta per desa kepada 1.238 desa.
“Jumlah Posyandu di Provinsi Banten mendekati 11.000 unit. Seluruhnya harus terdata, terdaftar, dan terbina,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga menyerahkan penghargaan kepada para pemenang Lomba Posyandu tingkat Provinsi Banten Tahun 2026. Ia berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Posyandu lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
“Penghargaan ini bukan akhir, melainkan praktik baik bagi Posyandu lainnya. Kepada seluruh kader, saya mengajak untuk terus meningkatkan kapasitas, memanfaatkan teknologi, dan menjaga kepercayaan masyarakat,” paparnya.
Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, mengatakan transformasi Posyandu menjadi layanan berbasis 6 SPM merupakan perubahan penting dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Menurutnya, perubahan tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi pengampu masing-masing bidang pelayanan.
“Ini merupakan perubahan besar sekaligus peluang bagi kita untuk menghadirkan pelayanan dasar yang lebih dekat, lebih mudah, dan lebih dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujarnya.
Tinawati menambahkan, kader Posyandu memiliki peran penting sebagai penggerak di lingkungan masyarakat. Mereka tidak hanya hadir dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga membantu memberikan informasi, pendampingan, dan akses terhadap berbagai kebutuhan dasar.
Karena itu, melalui Rakorda tersebut, ia mengajak seluruh jajaran untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan menyatukan langkah agar transformasi Posyandu 6 SPM dapat berjalan optimal di seluruh wilayah Banten.
Sebelumnya, Ketua Penyelenggara Rakorda sekaligus Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, Gunawan Rusminto, melaporkan kegiatan tersebut diikuti 250 peserta dari tingkat provinsi dan delapan kabupaten/kota.
Rakorda digelar untuk membangun kesepahaman antara program-program Pemprov Banten dengan pelaksanaan transformasi Posyandu di daerah. Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan piala, piagam penghargaan, dan uang pembinaan kepada para pemenang Lomba Posyandu Provinsi Banten Tahun 2026.
Melalui transformasi 6 SPM, Pemprov Banten berharap Posyandu semakin berperan sebagai pusat pelayanan dasar yang mudah dijangkau masyarakat. Dengan dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, OPD, dan para kader, pelayanan publik diharapkan semakin terintegrasi hingga tingkat lingkungan.






