Bupati Serang Ajukan 3 Usulan Perumahan ke Menteri Ara

SERANG, KABARINDO.ID – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengajukan tiga usulan prioritas pembangunan perumahan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Ketiga usulan tersebut meliputi penanganan kawasan kumuh Desa Domas, pembangunan rumah susun bagi pekerja industri di Cikande, serta relokasi rumah warga yang berada di kawasan rawan longsor.

Usulan itu disampaikan saat menyambut kunjungan kerja Menteri PKP Maruarar Sirait di Kabupaten Serang, Kamis (19/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat.

Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Serang, Ratu Zakiyah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan perumahan di daerahnya.

Di hadapan Menteri yang akrab disapa Ara tersebut, Ratu Zakiyah memaparkan bahwa penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Serang.

Berdasarkan data Sadarutilahu, saat ini masih terdapat 7.112 unit RTLH yang membutuhkan penanganan. Meski demikian, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, sebanyak 14.492 unit rumah berhasil diperbaiki melalui kolaborasi berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBD, APBN, Pemerintah Provinsi Banten, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Baznas, hingga sumber lainnya.

“Pada tahun 2026 ini, ada 2.258 unit RTLH yang ditargetkan tertangani dari berbagai sumber pembiayaan,” kata Ratu Zakiyah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.788 unit berasal dari Kementerian PKP, 327 unit dari APBD Kabupaten Serang, 29 unit dari APBD Banten, lima unit dari Baznas Banten, 98 unit dari Baznas Kabupaten Serang, serta dua unit dari Koperasi BMI. Dukungan lainnya masing-masing tiga unit berasal dari CSR PT Indah Kiat, PT Wilmar, dan BPR Serang.

Dengan capaian tersebut, Pemkab Serang memperkirakan masih terdapat 4.854 unit RTLH yang membutuhkan penanganan hingga akhir 2026.

Ratu Zakiyah mengapresiasi dukungan Kementerian PKP, khususnya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mencapai 1.788 unit.

Selain itu, Pemkab Serang juga menyambut baik sejumlah program lainnya, seperti KUR Perumahan dengan plafon Rp400 miliar bagi 300 peserta melalui Bank BRI, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, program gentengisasi, serta bantuan RTLH.

Namun, menurut Ratu Zakiyah, kebutuhan perumahan di Kabupaten Serang masih memerlukan perhatian serius. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan terhadap sejumlah usulan pembangunan yang telah disiapkan pemerintah daerah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah penanganan kawasan kumuh Desa Domas, Kecamatan Pontang. Kawasan tersebut membutuhkan penataan menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur hingga penyediaan hunian yang lebih aman bagi masyarakat.

Pemkab Serang mencatat terdapat 125 kepala keluarga yang bermukim di bantaran sungai dan saluran irigasi. Kondisi tersebut membutuhkan solusi melalui relokasi ke tempat tinggal yang lebih layak dan aman.

Untuk mendukung pembangunan rumah relokasi, Pemkab Serang telah menjalin kerja sama dengan Yayasan Habitat for Humanity dan Koperasi Mitra Dhuafa (Komida).

Usulan penanganan kawasan tersebut juga telah diajukan melalui aplikasi Sibaru. Dokumen rencana induk atau masterplan, detail engineering design (DED), serta persyaratan administrasi lainnya telah dinyatakan lengkap setelah melalui proses verifikasi.

“Kami memohon dukungan dan fasilitasi Kementerian PKP agar penanganan kawasan kumuh Desa Domas segera terealisasi secara terpadu,” harapnya.

Usulan berikutnya adalah pembangunan rumah susun bagi pekerja industri di Kecamatan Cikande. Sebagai salah satu pusat aktivitas industri di Kabupaten Serang, kawasan ini dinilai membutuhkan hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan lokasi pekerjaan.

Untuk mendukung rencana tersebut, Pemkab Serang telah memiliki aset lahan strategis di depan Kawasan Industri Modern Cikande yang berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan rumah susun.

Ratu Zakiyah juga mengusulkan pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak ancaman bencana di Kecamatan Cikeusal dan Pamarayan. Sejumlah rumah warga berada di lokasi rawan longsor sehingga membutuhkan relokasi sebagai langkah mitigasi sekaligus memberikan kepastian tempat tinggal yang lebih aman.

Menurutnya, ketiga usulan tersebut sejalan dengan komitmen Pemkab Serang dalam mendukung program pembangunan 3 juta rumah melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program bedah rumah merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ia menyebutkan, secara nasional program bedah rumah meningkat signifikan. Jika pada tahun sebelumnya mencapai 45.000 unit, tahun ini pemerintah menargetkan sebanyak 400.000 unit.

Khusus Kabupaten Serang, bantuan bedah rumah meningkat dari 200 unit pada tahun lalu menjadi 1.788 unit pada 2026.

“Saya rasa belum pernah di Kabupaten Serang ada bedah rumah sebesar itu. Tolong dikawal, 31 Desember selesai, Bu. Kerja sama yang baik,” tegas Maruarar.

Ia meminta seluruh pihak memastikan program tersebut berjalan sesuai target dan tidak mengalami kendala penyerapan anggaran. Menurutnya, waktu pelaksanaan yang tersisa harus dimanfaatkan secara maksimal agar masyarakat segera merasakan manfaat bantuan perumahan.

“Saya mohon dikawal supaya itu akan membahagiakan. Apalagi warga Ibu sebentar lagi bulan Maret mau Lebaran, supaya bisa menikmati Lebaran dengan rumah yang lebih layak dan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto turut mengapresiasi program pembangunan dan perbaikan rumah yang dijalankan Kementerian PKP.

Menurut Yandri, berbagai terobosan Menteri PKP mendapat respons positif dari masyarakat. Ia menilai program tersebut menjadi bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Yandri menyebutkan Kabupaten Serang memiliki 326 desa dengan kebutuhan pembangunan perumahan yang masih cukup besar.

“Tidak ada alasan kita untuk tidak mendukung program Bapak Presiden,” katanya.

Ia berharap kunjungan Menteri PKP dapat memberikan gambaran langsung mengenai kebutuhan sekaligus potensi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Serang.

Pemkab Serang pun berharap tiga usulan prioritas yang disampaikan Bupati Ratu Zakiyah dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Dirjen Perumahan dan Perdesaan Tedy Siagian, Staf Ahli Menteri PKP Riadi Aladin, Dirjen Pengembangan Ekonomi Investasi Desa dan Daerah Tertinggal Tabrani, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.