SERANG, KABARINDO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW) untuk memperkuat mekanisme penanganan pengaduan masyarakat terkait pengadaan barang dan jasa (barjas). Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi, mencegah potensi penyimpangan anggaran, sekaligus memastikan setiap aduan ditindaklanjuti secara profesional dan akuntabel.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, pengaduan masyarakat harus dipandang sebagai bagian penting dari pengawasan pemerintahan, bukan sebagai ancaman bagi aparatur.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Diskusi Replikasi Terarah Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Aduan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Aula Inspektorat Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Kamis (12/11/2026).
“Saya ingin menegaskan bahwa aduan masyarakat bukan ancaman atau gangguan bagi penyelenggaraan pemerintahan. Aduan adalah sumber informasi, bentuk partisipasi publik, sekaligus instrumen peringatan dini,” ujar Andra Soni.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menunggu persoalan pengadaan barang dan jasa berkembang menjadi temuan pemeriksaan, kerugian keuangan daerah, maupun perkara hukum sebelum mengambil tindakan.
Karena itu, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara cepat dan objektif berdasarkan informasi serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan berdasarkan asumsi, tekanan, ataupun opini publik.
Andra menekankan, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administrasi maupun penyerapan anggaran. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan uang rakyat digunakan secara tepat dan memberikan manfaat nyata.
Ia juga mengingatkan bahwa visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi harus diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari praktik penyimpangan.
Dalam kesempatan tersebut, Andra memberikan lima arahan strategis kepada jajaran Inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pertama, memperkuat mekanisme penanganan aduan pengadaan agar berjalan cepat dan tepat. Kedua, menjadikan Inspektorat sebagai garda terdepan pengawasan preventif.
Ketiga, membangun sistem pengaduan yang transparan, responsif, dan akuntabel. Keempat, meningkatkan kompetensi sekaligus menjaga integritas aparat pengawasan. Kelima, memberikan perlindungan kepada pelapor melalui kerahasiaan identitas serta memperkuat kolaborasi lintas lembaga.
Gubernur juga mengapresiasi keterlibatan ICW yang berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Inspektorat Banten dalam memperkuat sistem pengaduan tersebut.
Inisiatif ini merupakan tindak lanjut Forum Penyuluh Antikorupsi yang digelar pada 14 Oktober 2026.
Menurut Andra, pengalaman ICW dalam mendorong pengawasan publik dapat melengkapi fungsi pengawasan internal yang selama ini dijalankan Inspektorat.
Ia juga menginstruksikan Inspektorat Provinsi Banten agar aktif membina Inspektorat kabupaten dan kota sehingga standar penanganan pengaduan dapat diterapkan secara lebih merata.
Sementara itu, Koordinator ICW Almas Sjafrina menyambut baik keterbukaan Pemprov Banten dalam mereplikasi SOP penanganan pengaduan masyarakat.
Menurutnya, model penanganan pengaduan tersebut telah diterapkan di sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Maros, Kota Semarang, dan Kota Kupang.
“Kami bekerja sama dengan Inspektorat daerah untuk memperbaiki SOP penanganan aduan tersebut hingga benar-benar dapat direalisasikan dan dirasakan perubahannya,” kata Almas.
Ia menjelaskan, ICW telah memfokuskan perhatian pada pengawasan sektor pengadaan barang dan jasa selama 15 tahun terakhir melalui berbagai kajian. Sektor ini dinilai strategis sehingga membutuhkan pengawasan yang kuat untuk memastikan proses pengadaan berjalan bersih, transparan, dan akuntabel.
Diskusi tersebut turut dihadiri Direktur Visi Integritas ICW Ade Irawan, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi, Kepala Inspektorat Provinsi Banten Sitti Ma’ani Nina, serta Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta LPSE Setda Provinsi Banten Soerjo Soebiandono.
Kegiatan juga diikuti puluhan peserta dari perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Banten.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Banten mendorong sistem pengaduan yang tidak hanya menjadi saluran laporan masyarakat, tetapi juga instrumen pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa.






