JAKARTA, KABARINDO.ID – Pergantian presiden ternyata belum mengakhiri persoalan penyadapan di Indonesia. Dari era Presiden B.J. Habibie, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo hingga Prabowo Subianto, kasus penyadapan terus muncul dan memunculkan pertanyaan serius mengenai keamanan komunikasi negara serta perlindungan privasi masyarakat.
Persoalan ini kembali menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang salah satu sasarannya disebut-sebut nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Kasus tersebut bukan sekadar persoalan teknis penyadapan. Lebih jauh, publik mempertanyakan bagaimana kewenangan pengawasan komunikasi dijalankan, siapa yang mengendalikan teknologi penyadapan, serta sejauh mana mekanisme pengawasan dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Jejak Penyadapan Sejak Era Habibie
Sejarah penyadapan yang menghebohkan publik Indonesia dapat ditelusuri sejak 1999. Saat itu, percakapan telepon Presiden B.J. Habibie dengan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib bocor ke publik.
Percakapan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara mantan Presiden Soeharto. Kebocoran itu memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang merekam komunikasi tersebut dan untuk kepentingan apa.
Sepuluh tahun kemudian, pada 2009, rekaman percakapan kembali menjadi perhatian nasional melalui konflik Cicak versus Buaya antara KPK dan Polri.
Rekaman yang diperdengarkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi pada 3 November 2009 membuka dugaan adanya rekayasa perkara terhadap pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah.
Dalam kasus tersebut, penyadapan justru menjadi instrumen penting untuk mengungkap dugaan penyalahgunaan kekuasaan.
Intelijen Asing Pantau Komunikasi Presiden
Pada November 2013, Indonesia kembali dihebohkan oleh pengungkapan dokumen rahasia intelijen yang dibocorkan Edward Snowden.
Dokumen tersebut mengungkap bahwa intelijen Australia memantau aktivitas komunikasi telepon Presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009.
Sejumlah pejabat dan orang dekat presiden juga disebut menjadi sasaran pemantauan, di antaranya Ani Yudhoyono, Boediono, dan Jusuf Kalla.
Memasuki Februari 2014, persoalan serupa kembali mencuat ketika Joko Widodo, yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan penemuan tiga alat penyadap di rumah dinasnya pada Desember 2013.
Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa keamanan komunikasi pejabat negara bukan persoalan baru. Ancaman bisa datang dari dalam maupun luar negeri.
Kasus Terbaru Menyeret Empat Jenderal
Pada November 2026, dugaan penyadapan ilegal kembali mengguncang institusi kepolisian.
Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Para tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Menurut penyidik, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025–2026 melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Penyadapan diduga dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Nomor telepon Presiden Prabowo disebut menjadi salah satu sasaran, selain pejabat negara, politikus, jurnalis, tokoh organisasi masyarakat, aktivis, dan pengusaha.
Polisi juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.
Perkara ini masih dalam proses hukum. Motif, pihak yang memberikan perintah, serta keseluruhan sasaran penyadapan masih harus diungkap melalui penyidikan.
Pengawasan dan Perlindungan Privasi Harus Diperkuat
Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa penyadapan memiliki dua sisi. Di satu sisi, teknologi ini dibutuhkan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional. Namun, di sisi lain, penyadapan dapat menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan apabila dilakukan tanpa dasar hukum dan pengawasan yang memadai.
Karena itu, persoalan mendasar bukan hanya siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus terbaru, melainkan bagaimana negara membangun sistem pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Harus ada kejelasan mengenai lembaga yang berwenang melakukan penyadapan, prosedur pemberian izin, pengelolaan hasil penyadapan, hingga mekanisme pengawasan independen.
Jangan sampai teknologi yang semestinya digunakan untuk melindungi kepentingan negara justru menjadi ancaman bagi keamanan komunikasi dan hak privasi warga negara.
Pergantian kepemimpinan nasional semestinya diikuti pembenahan sistem. Sebab, demokrasi tidak hanya membutuhkan keamanan negara, tetapi juga jaminan bahwa kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum dan tidak melanggar hak warga.
Jika persoalan penyadapan terus berulang tanpa pembenahan mendasar, Indonesia berisiko hanya berganti presiden dan berganti cerita, sementara persoalan perlindungan privasi tetap tidak terselesaikan.






