Serang, Banten, KABARINDO.ID – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten mengakui adanya keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan dan perawatan wilayah Dermaga Karangantu serta Pulo Panjang. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala DKP Banten, Eli Susiyanti, dalam sebuah diskusi publik yang digelar Persatuan Wartawan Nusantara (PWN) di Aula Serbaguna KNPI Banten, Rabu (30/4/2025).
Diskusi tersebut turut dihadiri puluhan wartawan anggota PWN serta perwakilan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Banten, Kusmayadi.
Dalam pemaparannya, Eli menegaskan bahwa tidak semua keluhan masyarakat bisa langsung ditangani oleh DKP karena sebagian besar permasalahan berada di luar lingkup kewenangan dinas tersebut.
“Namun hal ini tidak berarti kami abai terhadap persoalan yang ada di lapangan. Jika itu menjadi bagian dari kewenangan kami, tentu akan segera kami tindak lanjuti. Untuk isu di luar kewenangan kami, perlu adanya koordinasi lintas sektor dengan dinas terkait,” ujar Eli.
Salah satu isu mendesak yang disorot dalam diskusi adalah pendangkalan di Muara Karangantu dermaga utama kapal penyeberangan menuju Pulo Panjang. Eli menyatakan akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna mencari solusi atas permasalahan tersebut.
“Kondisi ini penting segera ditangani demi kelancaran transportasi laut, baik bagi masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata Pulo Panjang,” jelas Eli.
Diketahui, pendangkalan akibat sedimentasi lumpur di Muara Karangantu sudah berlangsung cukup lama dan berdampak signifikan terhadap aktivitas kapal penyeberangan serta nelayan. Bahkan, insiden kandasnya kapal sempat terjadi saat tim investigasi PWN melakukan eksplorasi ke Pulo Panjang pada Sabtu (26/4/2025) lalu.
Masalah pendangkalan ini juga berdampak pada aktivitas nelayan yang hendak menjual hasil tangkapan mereka di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Nusantara Karangantu. Menurut Eli, TPI Karangantu merupakan salah satu dari 17 TPI di Provinsi Banten dan masuk dalam kategori pelabuhan nusantara.
Lebih lanjut, Eli menyebutkan bahwa sejak 2021, DKP Banten telah membangun sejumlah sarana dan prasarana pendukung di beberapa pelabuhan perikanan. Namun, karena sektor kelautan dan perikanan belum menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran pemerintah daerah, maka pengembangan pelabuhan perikanan ideal masih menemui kendala.
“Keterbatasan anggaran ini menghambat perencanaan jangka panjang yang seharusnya bisa meningkatkan kualitas pelabuhan dan mendukung kesejahteraan nelayan,” imbuhnya.
Eli juga memaparkan bahwa jumlah nelayan di Provinsi Banten saat ini telah mencapai sekitar 31.500 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 95 persen merupakan nelayan kecil yang masih mengandalkan perahu tradisional.
“Dengan kondisi seperti ini, tentu sangat sulit bagi mereka untuk bersaing dan memperoleh pendapatan yang lebih layak,” ujarnya.
Selain itu, Eli menyayangkan rendahnya tingkat keikutsertaan nelayan dalam program Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka). Dari sekitar 13.000 nelayan di Banten, baru sekitar 3.000 yang telah tergabung dalam program ini, yang bertujuan memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja bagi nelayan. (PWN)






