KABARINDO.ID – Dalam rangka pelaksanaan pengawasan bantuan hukum Tahun Anggaran 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta selaku Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang, Rabu (30/08/2023).
Kegiatan Monev ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan bantuan hukum telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Pedoman Standar Layanan. Kegiatan ini juga dalam rangka mebuktikan penyelengaraan bantuan hukum gratis bagi warga binaan yang kurang mampu berjalan dengan baik dan penerima bantuan hukum mendapatkan hak-haknya serta dilayani secara profesional oleh pemberi bantuan hukum tersebut.
Monev dilanjutkan dengan melakukan wawancara langsung terhadap 81 warga binaan penerima bantuan hukum. Wawancara tersebut diantaranya terkait prosedural pemberian bantuan hukum, kualitas interpersonal LBH, adanya pungutan biaya atau tidak, dan kualitas pendampingan LBH baik di tahap penyidikan ataupun persidangan, karena melalui wawancara mendalam kepada penerima bantuan hukum kita bisa mengetahui proses pelaksanaan bantuan hukum berjalan dengan baik atau tidak.
Dalam kesempatan itu, Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali menyambut baik kegiatan ini karena untuk memastikan sejauh mana Organisasi Bantuan Hukum melakukan pendampingan terhadap penerima bantuan hukum di Rutan Cipinang, baik yang sedang menjalani persidangan maupun yang sudah sampai dengan putusan pengadilan, bahkan yang sedang melakukan upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali.
Sukarno Ali juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh Tim Panitia Pengawas Daerah Bantuan Hukum Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.
“Semoga dengan adanya monev ini, kualitas pendampingan hukum yang dilaksanakan OBH terakreditasi telah berjalan baik di Rutan Kelas I Cipinang,” tandasnya
(Red)






