DPRD Kabupaten Serang Tetapkan Dua Raperda Menjadi Perda

Kabupaten Serang, Kabarindo.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan penetapan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda), Rabu (24/6/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Serang tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum. Dalam rapat itu, dua Raperda resmi disetujui untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Serang.

Kedua regulasi tersebut yakni Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) serta Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Ekraf).

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, penetapan Perda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengambil berbagai kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif.

Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang kerja, khususnya bagi para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Serang.

“Kita juga nanti akan membahas mengenai anggaran dan yang lainnya untuk kepentingan para pelaku ekonomi kreatif,” ujar Ratu Rachmatuzakiyah kepada wartawan seusai rapat paripurna.

Ia menegaskan, Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif juga mengatur hak dan kewajiban para pelaku ekonomi kreatif sekaligus memberikan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Serang akan segera menindaklanjuti regulasi tersebut. Ratu juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan pelaku ekonomi kreatif untuk bersama-sama mendukung implementasi perda.

“Tentu kami pemerintah daerah akan menindaklanjuti mengenai perda tersebut. Kami juga meminta kepada seluruh pemangku kepentingan dan pelaku ekonomi kreatif untuk mendukung bersama-sama perda tersebut,” katanya.

Sementara itu, terkait Perda RP3KP, Ratu menjelaskan regulasi tersebut diarahkan untuk menghadirkan kawasan permukiman yang layak, tertata, dan sesuai dengan kondisi wilayah Kabupaten Serang.

Perda tersebut juga diharapkan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku pembangunan, khususnya dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

“Fokus utamanya salah satunya adalah penetapan atau kondisi eksisting yang ada di wilayah Kabupaten Serang, yang nanti kita tentukan di dalam perda itu,” tuturnya.

Setelah ditetapkan dalam rapat paripurna, Pemerintah Kabupaten Serang selanjutnya akan segera mengajukan kedua Perda tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi Banten.

Kedua regulasi tersebut diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif sekaligus mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terarah di Kabupaten Serang. (ADV)