DPRD Serang Terima Banyak Keluhan soal Data Desil

KABUPATEN SERANG, Kabarindo.id – Ketidaksesuaian data desil kesejahteraan masyarakat kembali menjadi keluhan warga Kabupaten Serang. Sejumlah masyarakat mengaku kehilangan akses bantuan sosial, meskipun kondisi ekonomi mereka masih tergolong membutuhkan.

Persoalan tersebut mencuat dalam kegiatan reses Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, bersama pimpinan dan anggota DPRD di sejumlah desa di Daerah Pemilihan (Dapil) I.

Dalam kegiatan tersebut, Bahrul mengungkapkan banyak warga mempertanyakan perubahan kategori desil yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Bahkan, sejumlah warga yang sebelumnya menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) kini tidak lagi mendapatkan bantuan setelah masuk dalam kategori desil 8.

Padahal, berdasarkan pengakuan warga, mereka masih menghadapi kesulitan ekonomi dan tidak memiliki penghasilan tetap.

Bahrul menceritakan, salah seorang warga menyampaikan keberatan karena selama ini pernah menerima bantuan PKH. Namun, dalam dua tahun terakhir, bantuan tersebut tidak lagi diterima setelah status desilnya berubah.

“Mereka kemudian cerita, Pak Ketua saya ini katanya selama beberapa waktu yang lalu dapat bantuan dari PKH dan seterusnya karena memang kondisi saya begini. Tapi dua tahun ini saya enggak dapat bantuan apa-apa karena desil saya 8, padahal saya enggak punya penghasilan,” ungkap Bahrul, Minggu (8/11/2026).

Menurutnya, persoalan ketidaksesuaian data desil kini menjadi salah satu aspirasi yang cukup banyak disampaikan masyarakat dalam kegiatan reses.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi dan pembenahan data kesejahteraan agar penetapan kategori masyarakat benar-benar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Selain persoalan bantuan sosial, masyarakat juga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Aspirasi tersebut di antaranya menyangkut penerangan jalan umum (PJU), pembangunan jalan usaha tani, hingga permintaan pemagaran makam di lingkungan desa.

Bahrul menjelaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun melalui reses akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan bidang dan kewenangannya masing-masing.

Persoalan infrastruktur jalan, misalnya, akan disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Sementara kebutuhan penerangan jalan diteruskan kepada Dinas Perhubungan dan persoalan pertanian kepada Dinas Pertanian.

“Aspirasi dari masyarakat yang kita himpun dalam reses ini nanti disampaikan melalui OPD-nya masing-masing. Misalnya urusan jalan dorong ke PU, urusan PJU dorong ke Dinas Perhubungan, urusan pertanian dorong ke Dinas Pertanian,” jelasnya.

Ia menegaskan, kegiatan reses bukan sekadar agenda formal untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hasilnya juga menjadi bahan awal dalam penyusunan program pembangunan dan perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya.

Dengan demikian, kebutuhan masyarakat yang disampaikan secara langsung dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah ketika OPD mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta melakukan pembahasan APBD.

Meski demikian, Bahrul mengakui tidak seluruh usulan masyarakat dapat langsung direalisasikan. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah dan DPRD harus menentukan skala prioritas pembangunan.

Menurutnya, setiap aspirasi perlu dikaji berdasarkan tingkat kebutuhan, urgensi, serta kemampuan keuangan daerah agar program yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai aspirasi dengan segitu banyak ternyata kemampuan fiskal kita juga minim untuk mengakomodir semua kebutuhan dan aspirasi itu,” pungkasnya.

Persoalan ketidaksesuaian desil dan berbagai kebutuhan infrastruktur tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Serang. Terutama dalam memastikan pembaruan data kesejahteraan masyarakat berjalan lebih akurat sehingga warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan akses terhadap program bantuan sosial.