BANJARNEGARA, KABARINDO.ID – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banjarnegara menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banjarnegara untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum warga binaan. Sebanyak 30 tahanan mengikuti penyuluhan mengenai hak dan kewajiban selama menjalani masa penahanan, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Banjarnegara tersebut mengangkat tema Kesadaran Hukum tentang Pemahaman Hak dan Kewajiban bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Penyuluhan menghadirkan enam perwakilan LBH Banjarnegara sebagai pemateri dan diikuti Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Banjarnegara.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai hak-hak yang dapat diperoleh selama menjalani masa penahanan, sekaligus kewajiban untuk mematuhi ketentuan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan rutan.
Materi disampaikan secara interaktif agar warga binaan tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga mengetahui tanggung jawab hukum yang harus dijalankan.
Kepala Rutan Kelas IIB Banjarnegara, Dodik Harmono, mengatakan penyuluhan hukum merupakan bagian dari upaya memenuhi hak warga binaan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan hukum.
Menurutnya, pemahaman terhadap hak dan kewajiban menjadi bekal penting agar warga binaan mampu menjalani masa penahanan dengan kesadaran, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap warga binaan semakin memahami hak dan kewajibannya, serta memiliki kesadaran untuk menaati aturan yang berlaku. Pengetahuan hukum ini juga diharapkan dapat menjadi bekal positif bagi mereka ketika nantinya kembali dan berbaur dengan masyarakat,” ungkap Dodik.
Ia menambahkan, Rutan Banjarnegara terus mengembangkan program pembinaan dan edukasi dengan melibatkan berbagai lembaga eksternal. Kerja sama dengan LBH menjadi salah satu langkah memperluas akses warga binaan terhadap informasi dan pendampingan hukum.
Melalui penyuluhan tersebut, Rutan Banjarnegara berharap warga binaan semakin memahami aturan, mampu menjalankan kewajibannya, serta memiliki kesadaran hukum yang dapat diterapkan, baik selama berada di dalam rutan maupun setelah kembali ke masyarakat.






