Hadapi Masalah Dalam Pembimbingan Klien, Bapas Magelang Adakan Sidang TPP

KABARINDO.ID – Bapas Magelang melaksanakan kegiatan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Sidang TPP Bapas dilaksanakan sebagai bahan pertimbangan terhadap pengambilan keputusan baik dalam hal pemberian rekomendasi maupun dalam pembimbingan klien Bapas. Sidang TPP dipimpin oleh Ketua Sidang TPP Bapak Harum Erlangga. Selasa, (04/04/2023).

Dalam pembahasan sidang TPP membahas 1 litmas Asimilasi dirumah dan berlanjut Cuti Bersyarat WBP dengan inisial DRA yang merupakan permintaan litmas dari Rutan Kelas IIB Yogyakarta, WBP dengan kasus melanggar Pasal 196 UU No.36 th 2009.

Dari hasil penelitian kemasyakatan PK Muda Triani S memperoleh data bahwasanya Penjamin, masyarakat setempat siap membimbing dan mengawasi apabila WBP kedepannya mendapatkan Asimilasi di rumah dan integrasi sehingga mendapatkan keputusan dan merekomendasikan untuk dilanjutkan Asimilasi di Rumah dan Cuti Bersyarat.

Dan Pembahasan kedua menindak lanjuti permintaan Litmas dari Rutan Kelas IIB Temanggung dengan WBP dengan inisial KH bin HS dengan perkara melanggar Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dari hasil penggalian data APK Penyelia Bapak Sulistya Bambang Pranawa diperoleh bahwa WBP tersebut Tidak memiliki penjamin, sehingga Permintaan litmas tidak dapat dipenuhi.

Pembahasan ke tiga tentang pembimbingan dan pengawasan klien Pembebasan Bersyarat dengan inisial TA dengan perkara Psikotropika, Narkoba dan Psikotropika yang merupakan bimbingan PK Pertama Bapak Adhian Satya Utomo, dimana klien yang bersangkutan masih mempunyai kewajiban lapor di Bapas namun sejak bulan Juli tidak bisa melaksanakan kewajibannya.

Pembimbing Kemasyarakatan sudah melakukan pengawasan dengan kunjungan rumah dan mengirimkan surat panggilan sebanyak 3 kali, namun tidak diindahkan.

Dari hasil kunjungan rumah klien pergi dan diketahui merantau ke Kalimantan, untuk alamat tidak diketahui dan tidak ada nomor HP yang bisa dihubungi, sehingga dari hasil keputusan TPP Bapas Magelang menyetujui untuk dilakukan pengusulan Pencabutan Pembebasan Bersyarat karena melanggar syarat Khusus.

(Red)