Palangka Raya, KABARINDO.ID – Dalam upaya terwujudnya Reformasi Birokrasi (RB) yang efektif dan berdaya guna, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangka Raya mengikuti kegiatan Penguatan terhadap Tugas dan Fungsi (Tusi) di lingkungan internal yang diselenggarakan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Tengah, Kamis (12/12/2024).
Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa setiap elemen birokrasi dapat menjalankan perannya secara optimal dalam memberikan pelayanan hukum dan HAM terbaik kepada masyarakat.
Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi dan Sosial, Wisnu Nugroho Dewanto, dalam kunjungan kerjanya ke Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, memberikan arahan strategis terkait penguatan tusi di era reformasi birokrasi. Ia menekankan pentingnya adaptasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Kalimantan Tengah, Maju Amintas Siburian, didampingi Pejabat Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, serta pejabat struktural, fungsional, dan pegawai.
“Penguatan tusi harus dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Setiap program dan kebijakan yang dijalankan harus relevan, berdampak, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujar Wisnu.
Beliau menambahkan bahwa inovasi dalam pelayanan publik menjadi kunci keberhasilan RB di Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah. Ia mendorong implementasi teknologi digital dalam setiap layanan. Hal ini mencakup digitalisasi layanan keimigrasian, penyederhanaan proses administratif di bidang pemasyarakatan, serta percepatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Semua langkah ini diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Maju Amintas Siburian, selaku Kakanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah dalam sambutannya, Menyampaikan harapannya agar seluruh pegawai terus berkomitmen dalam mendukung terwujudnya RB.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan pelayanan hukum dan HAM yang berintegritas, inovatif, dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan kerja keras dan sinergi, saya yakin kita mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah merupakan bagian integral dari upaya mendukung visi Indonesia Maju. Dengan arahan dari Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Ekonomi dan Sosial serta pelaksanaan yang konsisten, harapan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, melayani, dan berorientasi hasil semakin mendekati kenyataan.
(Red)






