News, Utama  

Jamin Hak Pilih Narapidana, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang Lakukan Dialog Luar Studio Bersama RRI Palembang

KABARINDO.ID – Sehubungan dengan kegiatan Pemilu Tahun 2024, tidak hanya masyarakat umum yang dapat memberikan suara tetapi Warga Binaan Pemasyarakatan juga memiliki hak suara yang dibutuhkan untuk memilih calon pemimpin nantinya.

Pada kesempatan ini akan dibahas terkait jaminan hak pilih Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Syawaludin selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, dan Ike Rahmawati selaku Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang bersama dengan Rizki selaku host dari RRI Palembang. Kegiatan Dialog Luar Studio ini dilakukan di Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang dan disiarkan secara live streaming melalui channel youtube RRI Palembang Official, Selasa (12/12/2023).

Dalam hal ini, Syawaludin menjelaskan pentingnya suara warga binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang. “Saat ini kami sudah melakukan koordinasi terkait pemilihan umum di Lapas Perempuan Palembang, sebanyak 412 orang sudah terdata memiliki hak pilih dan kami siapkan 2 TPS di Lapas Perempuan Palembang,” ujar Syawal. Menjelang pemilu 2024, KPU sudah melakukan sosialisasi kepada warga binaan terkait dengan tata cara pelaksanaan pemilu.

Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Ike Rahmawati menerangkan bahwa dalam menyambut pemilu tahun 2024, Lapas Perempuan sendiri selalu berkoordinasi dengan KPU dalam persiapan pelaksanaan pemilu. Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemilu, kami membentuk panitia yang terdiri dari beberapa pegawai Lapas Perempuan.

“Sebanyak 412 orang warga binaan Lapas Perempuan Palembang sudah terdata di KPU dan memiliki hak suara, jumlah ini nantinya dapat berkurang ataupun bertambah menyesuaikan dengan dinamika jumlah warga binaan kita karena TPS yang ada di Lapas ini merupakan TPS khusus sehingga harus dipastikan berapa jumlah kertas suara yang harus disiapkan. Untuk itu, kami selalu berkoordinasi dan mengupdate data warga binaan ke KPU,” tutur Ike.

Di Lapas Perempuan Palembang sendiri, pegawai tidak boleh melakukan kampanye yang sifatnya mempengaruhi warga binaan dalam pemilihan suara, karena seluruh ASN harus bersikap netral. Hal ini merupakan salah satu upaya agar warga binaan dapat memberikan hak suara sesuai dengan pilihan masing-masing tanpa pengaruh dari siapapun. Informasi yang berhubungan dengan calon legislatif, didapatkan warga binaan melalui media televisi dan bisa juga melalui keluarga saat melakukan kunjungan ataupun melalui layanan telepon.

Diakhir acara, dilakukan sesi tanya jawab terkait kegiatan pemilu yang akan dilakukan oleh warga binaan di Lapas. “Kami dari KPU bersama Kepala Lapas Perempuan Palembang berkomitmen untuk membantu warga binaan agar bisa memberikan hak suara mereka sehingga mereka tidak merasa diabaikan meskipun sedang berada di dalam Lapas,” ucap Syawal menutup kegiatan.

(Red)