Kabarindo.id – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Tahun 2024, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang menggelar kegiatan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. Rabu, (25/01/2023).
Hal ini bertujuan untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
Netralitas merupakan salah satu asas yang sangat penting untuk diterapkan dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional. Netralitas ASN berkaitan dengan ketidakberpihakan, di mana seorang pegawai ASN harus bersikap adil, obyektif, tidak bias, bebas pengaruh, bebas intervensi, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak berpihak pada siapapun.
Kalapas Cipinang menyampaikan kepada seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau memengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan dan menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.
“Saya menekankan kepada seluruh jajaran agar tidak terlibat politik praktis mulai dari sebelum pelaksanaan pemilu, saat pelaksanaan pemilu maupun setelah pelaksanaan pemilu,” ungkap Tonny Nainggolan dalam keteranganya di Aula Gedung II Rabu, (25/01).
“Netralitas atau sikap tidak memihak dalam pelaksanaan pemilu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal yang harus diterapkan setiap ASN,” tambah Tonny.
Diakhir Tonny menegaskan bahwa seorang ASN dalam menggunakan media sosial harus secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong.
(Red)






