Jumlah Pendatang Pascalibur Lebaran Menurun, Disdukcapil Kota Tangerang Catat 349 Orang

Kota Tangerang, KABARINDO.ID – Sepekan pasca libur Lebaran 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang mencatat sebanyak 349 pendatang baru telah melaporkan diri ke wilayah tersebut. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana tercatat 737 pendatang dari luar daerah.

Kepala Disdukcapil Kota Tangerang, Rizal Ridolloh, menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan jajaran kecamatan dan kelurahan guna memastikan seluruh pendatang yang masuk ke wilayah Kota Tangerang melakukan pelaporan. Ia menegaskan, pelaporan tersebut wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) dari daerah asal.

“Terjadi penurunan jumlah pendatang dibandingkan tahun sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Kami terus melakukan koordinasi agar seluruh pendatang dapat melaporkan diri dan tercatat dalam administrasi kependudukan,” ujarnya, Rabu (16/4/2025).

Rizal menambahkan, mayoritas pendatang berasal dari wilayah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Namun, mereka yang tidak melengkapi dokumen kepindahan seperti SKPWNI, tidak akan diproses pencatatannya.

“Kota Tangerang dikenal sebagai kota layak huni dan memiliki banyak pilihan tempat tinggal, sehingga banyak warga dari Jakarta yang memilih menetap di sini. Namun, kami tegaskan bahwa tanpa SKPWNI, proses administrasi tidak dapat dilanjutkan. Mereka harus kembali ke daerah asal untuk mengurus dokumen tersebut,” jelasnya.

Disdukcapil juga mengimbau kepada seluruh pendatang yang belum melapor agar segera menyampaikan kedatangannya melalui RT/RW dan kelurahan setempat. Hal ini penting guna mempermudah pengurusan dokumen administrasi kependudukan.

“Kami berharap seluruh pendatang bisa segera melapor dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Kami juga mengajak para camat dan lurah untuk turut mengawasi serta memberikan pelayanan terbaik. Jangan sampai keterlambatan pelaporan menjadi hambatan dalam proses administrasi ke depan,” tutup Rizal.