JAKSEL, kabarindo.id – Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan hadir sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan di Kelurahan Cipedak pada pukul 19.30 WIB. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan diberlakukan.
Dalam paparannya, Kepala Bapas menekankan peran Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mendukung penerapan KUHP Nasional. Salah satu poin penting adalah pengakuan terhadap hukum adat (delik adat) yang masih hidup di masyarakat. Hukum adat tersebut tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Hak Asasi Manusia, dan asas-asas hukum umum. Nantinya, hukum pidana adat akan menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah, sehingga pengaturannya memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.
Lebih lanjut, dijelaskan pula tujuan pemidanaan dalam KUHP 2023, antara lain: Mencegah tindak pidana berulang,
Mengintegrasikan kembali terpidana ke masyarakat, Menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, serta Menumbuhkan penyesalan dan menghilangkan rasa bersalah pelaku.
Dalam KUHP Nasional, jenis pidana terbagi menjadi:
Pidana pokok: penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan kerja sosial.
Pidana tambahan: pencabutan hak tertentu, perampasan barang/tagihan, pengumuman putusan hakim, ganti rugi, pencabutan izin, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana khusus: pidana mati sebagai alternatif dan dapat dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun.
Kepala Bapas juga menyoroti strategi baru pemidanaan alternatif sebagai langkah mengurangi overcrowding di lapas/rutan. Beberapa alternatif yang diatur mencakup pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dengan pendekatan ini, penjatuhan pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pemulihan sosial.
Pelaksanaan pidana kerja sosial diatur secara ketat, mulai dari durasi minimal 8 jam dan maksimal 240 jam, hingga pengawasan oleh jaksa dan pembimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Pendekatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun sistem pemidanaan yang lebih humanis, adaptif, dan berkeadilan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami arah baru kebijakan hukum pidana nasional, termasuk peran penting kolaborasi semua pihak dalam menyukseskan penerapannya di lapangan.






