Jakarta, KABARINDO.ID – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten Romi Yudianto mengikuti Rapat Koordinasi Usulan Rencana Aksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025 dan Seminar Nasional Keimigrasian, Selasa (19/11/2024).
Rapat koordinasi dilaksanakan di Hotel JS Luwansa. Pada hari pertama dilakukan “Seminar Nasional Keimigrasian Bersama Universitas Pertahanan RI” dengan mengundang Wakil Menteri Hukum, Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menjadi pembicara dalam sesi ketiga Seminar.
Dalam paparannya, Prof. Edward membahas secara mendalam topik tindak pidana keimigrasian. Ia memaparkan karakteristik tindak pidana keimigrasian yang meliputi hukum pidana khusus eksternal, hukum administrasi yang diberi sanksi pidana, sifat ultimum remidium, hingga tindakan administrasi sebagai pengganti sanksi pidana.
“Penanganan tindak pidana keimigrasian perlu disesuaikan dengan paradigma baru dalam hukum pidana,” ujar Prof. Eddy.
Ia menekankan bahwa saat ini terjadi perubahan paradigma dari keadilan retributive menuju keadilan korektif, rehabilitative, dan restorative. Menurutnya, paradigma baru ini lebih relevan dengan tantangan global dalam penanganan keimigrasian yang dinamis dan kompleks.
“Konsekuensi perubahan paradigma hukum pidana sangat berpengaruh kepada penegakkan dan penanganan suatu perkara pidana termasuk pula perkara-perkara yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus bahkan yang memiliki sifat dan karakter sebagai extra ordinary crime,” tandasnya.
(Red)






