KABARINDO.ID – Divisi Reintegrasi dan Inklusif Sosial dari Organisasi Accept International (AI) yang diwakili oleh Asahi Koyama dan Muhamad Rizki Maulana dari Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan digandeng oleh Ditjenpas untuk membantu untuk menyelesaikan permasalahan radikalisme yang ada di Lapas, Khusus nya Lapas Nusakambangan. Kegiatan Pelatihan kepada wali Pemasyarakatan bekerjasama dengan AI dan YPP di gelar di Aula Wismasari Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Kamis (21/09).
Sebagaimana yang diketahui bahwa Accept International merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional yang didirikan pada tahun 2011 dan berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Organisasi ini telah beroperasi di Somalia, Yaman, dan Indonesia, dimana organisasi ini melaksanakan proyek deradikalisasi dan reintegrasi untuk tahanan organisasi ekstremis kekerasan.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari program kerjasama antara Accept International dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait Program Deradikalisasi dan Reintegrasi Teroris di Indonesia. Agenda kunjungan ini yaitu mengunjungi serta mewawancarai petugas lapas, Bapas dan WBP Terorisme serta memantau fasilitas terkait program reintegrasi sosial.
Kepala Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Mardi Santoso menyampaikan sangat mendukung kegiatan ini.
“Saya mendukung program Deradikalisasi dan Reintegrasi narapidana terorisme (napiter) bekerjasama organisasi Accept International dan YPP, dengan Kegiatan Pelatihan bagi Wali Pemasyarakatan ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lain dalam program pembinaan napiter yang ada di Nusakambangan dan Cilacap” ungkap Kalapas
Kalapas Besi yang turut hadir dalam acara pun mendukung program ini dan berkomitmen dalam pembinaan kepribadian kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, Diharapkan pembinaan terhadap Warga Binaan teroris bisa lebih ditingkatkan baik di dalam maupun di luar Lapas. Dengan hal tersebut diharapkan menjadi cara bagi narapidana terorisme dapat diterima kembali oleh masyarakat setelah bebas nantinya dan juga untuk mencegah meluasnya paham radikalisme dalam masyarakat.
(Red)






