KABARINDO.ID – Dalam rangka memperkuat peran dan kualitas kinerja Unit Pemberantasan Pungli (UPP), Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan Workshop Penguatan Tim UPP dengan tema “Revitalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kemenkumham yang BerAkhlak”.
Bertempat di Aula Oemar Senoadji Kemenkumham Jakarta, Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu membuka acara tersebut dengan menyampaikan sambutannya untuk memotivasi seluruh peserta yang hadir agar terhindar dari praktek pungli. Senin, (12/06/2023).
“Pungli yang sering kita temui dalam kehidupan sehari – hari sudah acap kali menjadi budaya dan merusak sendi – sendi kehidupan bagi masyarakat luas. Dalam prespektif hukum tindak pidana, makna pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara, dengan cara meminta sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan suatu layanan yang diberikan. Dampak dari perbuatan tersebut akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujar Irjen Kemenkumham.
Irjen Kemenkumham juga mengutip arahan Presiden Joko Widodo kepada seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) serta Instansi dan Kementerian, dimana beliau dengan tegas menyatakan penolakan dan pemberantasan pungli, karena pungli merupakan salah satu faktor penghalang investasi yang akan masuk ke Indonesia. Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus dapat mengundang investasi yang seluas – luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, jangan ada yang alergi terhadap investasi dan yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas.
UPP sendiri merupakan salah satu program pemerintah sebagai bentuk kesungguhan dan upaya nyata dalam sektor pelayanan publik, sesuai instruksi Menkumham RI Nomor : M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2016. Tercatat sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 teradapat 111 laporan pengaduan terkait pungli di lingkungan Kemenkumham.
Jika dibandingkan dengan rata – rata total pegawai Kemenkumham yang lebih kurang sebanyak 65.000, presentasenya berada pada 0,17%, jika dibulatkan ada 2 orang di antara 1.000 orang pegawai Kemenkumham yang melakukan pungli, memang angka tersebut sangat kecil, tapi tetap saja tidak bisa ditolelir.
(Red)






