News  

Kanwil Ditjenpas DKI Ikuti FGD Tentang Transformasi dan Reorientasi Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan di Bapas Jakpus

Jakarta, kabarindo.id – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang Transformasi dan Reorientasi Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan, pada Senin (09/02), di Media Center Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Jakarta Pusat.

Kegiatan tersebut diikuti secara dalam jaringan melalui media video conference oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta Heri Azhari, Kepala Bapas Jakarta Pusat Bambang Maryanto, serta jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jakarta.

FGD diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bagian dari persiapan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut rekomendasi Rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi XIII DPR RI bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dilaksanakan pada 2 Februari 2026.

Dalam pelaksanaannya, peserta FGD dibagi ke dalam enam kelompok program strategis. Keenam program tersebut meliputi pengelolaan penyesuaian status hukum atau pidana tahanan, narapidana, dan klien; evaluasi serta administrasi perubahan pidana mati dan pidana seumur hidup; arsitektur pelaksanaan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial; penguatan peran Pemasyarakatan dalam keadilan restoratif sistem peradilan pidana; optimalisasi tata kelola rumah tahanan negara; serta penyesuaian jabatan Pembimbing Kemasyarakatan.

Melalui forum diskusi ini, diharapkan dapat dirumuskan konsep dan langkah strategis dalam penyelenggaraan Pemasyarakatan yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru. Selain itu, FGD ini menjadi wadah penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan guna memperkuat peran Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana nasional yang berorientasi pada keadilan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.