LEBAK, KABARINDO.ID – Perpindahan pejabat dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali menambah pekerjaan rumah dalam penataan birokrasi daerah. Kali ini, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Lebak, Feby Hardian, resmi melanjutkan tugas di lingkungan Pemprov Banten.
Feby mulai bertugas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Banten pada November 2026. Kepindahan tersebut membuat jabatan Kepala Disnakkeswan Lebak ditinggalkan dan menambah daftar posisi pimpinan tinggi pratama yang harus segera diisi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lebak, Fakhri Fitriana, membenarkan terbitnya surat keputusan mutasi dari Gubernur Banten.
“Ya, SK (mutasi) dari Gubernur Banten-nya sudah terbit kalau enggak salah pada 10 November 2026,” kata Fakhri, Rabu (11/11/2026).
Menurut Fakhri, untuk sementara Bupati Lebak akan menunjuk pelaksana tugas guna memastikan pelayanan dan pelaksanaan program di Disnakkeswan tetap berjalan.
“Sementara nantinya Pak Bupati akan menunjuk Plt,” ujarnya.
Feby bukan satu-satunya aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Lebak yang berpindah ke lingkungan Pemprov Banten. Sepanjang 2026, tercatat lima PNS Pemkab Lebak yang mutasi ke provinsi.
Fakhri menjelaskan, perpindahan tersebut dilatarbelakangi keinginan para ASN untuk melanjutkan karier pada jabatan fungsional maupun penugasan lain di lingkungan Pemprov Banten. Di antaranya terdapat tenaga medis yang bertugas di RSUD Banten serta ASN yang beralih menjadi staf.
“Beralih jadi fungsional. Ada juga tenaga medis yang ke RSUD Banten, ada juga jadi staf,” katanya.
Sebelum Feby, sejumlah birokrat Lebak juga telah lebih dahulu melanjutkan karier di Pemprov Banten. Mereka di antaranya mantan Sekda Lebak Budi Santoso, yang kini menjabat Asisten Daerah II Pemprov Banten, Rina Dewi Yanti yang sebelumnya menjabat Kepala BKAD Lebak, serta Virgo Janti yang pernah memimpin DPMPTSP Lebak.
Perpindahan sejumlah ASN tersebut menjadi bagian dari dinamika mobilitas karier aparatur lintas pemerintahan. Namun, bagi Pemkab Lebak, kondisi ini juga menuntut percepatan penataan dan pengisian jabatan agar organisasi perangkat daerah tetap berjalan efektif.
Kekosongan jabatan pimpinan tidak cukup hanya diatasi dengan penunjukan Plt dalam jangka panjang. Pemerintah daerah perlu memastikan proses pengisian pejabat definitif berjalan sesuai ketentuan dan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, serta rekam jejak ASN.






