Langkah Menag Gandeng KPK untuk Awasi Penyelenggaraan Haji 1446 H

Langkah Menag Gandeng KPK untuk Awasi Penyelenggaraan Haji 1446 H
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj (Foto Dok Kementerian Agama)

KABARINDO.ID – Menteri Agama Nazarudin Umar mengambil langkah strategis dengan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2025 untuk meminta pendampingan dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H.

Menurut Mustolih, langkah Menag melibatkan KPK sejak dini merupakan tindakan yang tepat untuk mencegah potensi korupsi dalam penyelenggaraan haji. “Melibatkan lembaga antirasuah sejak awal memungkinkan pengawasan preventif dari hulu hingga hilir. Dengan begitu, penyelenggaraan haji tahun ini diharapkan benar-benar bebas dari praktik korupsi,” ujar Mustolih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/1/2025).

Mustolih juga menekankan pentingnya layanan yang diberikan kepada 221 ribu jemaah haji sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tanpa penyimpangan. “Pelibatan KPK sangat positif untuk membangun integritas Kementerian Agama,” tambahnya.

Komnas Haji berharap pertemuan Menag bersama Kepala BPKH dan Kepala BP Haji dengan Ketua KPK tidak berhenti pada seremonial belaka. Mustolih menegaskan perlunya tindak lanjut yang konkret dan nyata, termasuk pembentukan tim KPK untuk mengawal tiga fase penting penyelenggaraan haji.

1. Tahap Pra Musim Haji

Pada tahap ini, pengawasan diperlukan dalam penandatanganan kontrak-kontrak strategis, seperti asuransi, penerbangan, pengadaan konsumsi, akomodasi, transportasi, dan kontrak lain di tanah air maupun di Arab Saudi.

2. Tahap Penyelenggaraan Haji

Fase ini mencakup pemberangkatan jemaah, pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), serta memastikan semua pembiayaan sesuai kontrak.

3. Tahap Pasca Haji

fase pasca puncak haji hingga pemulangan jemaah ke tanah air. Tahap ini juga tidak kalah penting untuk memastikan layanan tetap sesuai dengan koridor.

Mustolih menekankan bahwa pelibatan langsung KPK dalam penyelenggaraan haji sangat dimungkinkan. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, terdapat kuota pengawas internal pemerintah (PIP) dan pengawas eksternal. KPK dapat memanfaatkan kuota eksternal ini untuk menjalankan fungsinya.

Komnas Haji memahami langkah cepat Menag Nazarudin Umar, di luar soal pentingnya pelibatan pengawasan KPK untuk menjaga dana haji tidak bocor, ada hal yang tidak kalah urgen yaitu memastikan transisi penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) benar-benar berjalan lancar dan mulus, meminimalisir timbulnya kegaduhan yang tidak perlu, terutama dalam mencegah timbulnya isu-isu negatif khususnya terkait anggaran maupun penggunaan wewenang yang tidak tepat.

Untuk diketahui haji tahun 2025 M/ 1446 H ini merupakan tahun terakhir haji diselenggarakan oleh Kemenag, setelah Presiden Prabowo lembaga tersendiri haji akan ditangani BP Haji mulai tahun 2026 M/ 1447 H.

(Red)