News, Utama  

Lapas Majalengka Raih Penghargaan P2HAM Yang Ke Empat Kalinya

KABARINDO.ID – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Majalengka mendapatkan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) dari Menkumham. Bertempat Di Aula Soepomo Kanwil Kemenkumham Jawa Barat penghargaan ini deserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, R. Andika Dwi Prasetya kepada Kalapas Majalengka, Wawan Irawan, Senin(06/11/2023).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: HAM-HA.03.02-52 tanggal 1 November 2023, perihal Hasil Tahap Penilaian P2HAM 2023, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HA.02.01.01 TAHUN 2023 tanggal 6 November 2023, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat akan menyerahkan piagam penghargaan kepada 18 Satuan Kerja di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (terlampir) bersamaan dengan Kegiatan Peluncuran Perpres No. 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Diharapkan melalui upaya bersama, peresmian Perpres Stranas BHAM dan pemberian Penghargaan P2HAM ini mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia, yang bersifat inklusif dan menghormati hak asasi manusia. Kementerian terkait dan pemerintah daerah pun diharapkan semakin responsif dan proaktif dalam melaksanakan program dan kebijakan yang berbasis HAM.

Kalapas Majalengka, Wawan Irawan mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai Lapas Majalengka yang telah bekerja keras secara bersama-sama untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM ini hingga mendapatkan penghargaan pada tahun ini.

“Alhamdulillah dan terimakasih kepada seluruh pejabat struktural dan pegawai Lapas Majalengka yang telah bekerja keras dan menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM pada Lapas Majalengka sehingga tahun ini kita mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI,” ungkapnya.

(Red)