NUNUKAN, KABARINDO.ID – Sebanyak 24 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan memperoleh Pembebasan Bersyarat (PB), Senin (16/11/2026). Pemberian hak integrasi tersebut tidak hanya membuka kesempatan bagi warga binaan untuk kembali ke tengah masyarakat, tetapi juga membantu mengurangi kepadatan hunian lapas yang saat ini mengalami overkapasitas hingga 319 persen.
Kepala Lapas Kelas IIB Nunukan, Donny Setiawan, mengatakan seluruh warga binaan yang memperoleh pembebasan bersyarat telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sesuai ketentuan yang berlaku.
Persyaratan tersebut antara lain berkelakuan baik serta menunjukkan perubahan positif selama menjalani masa pidana.
Berdasarkan data Lapas Nunukan, dari 24 warga binaan yang mendapatkan PB, sebanyak 14 orang merupakan narapidana kasus narkotika, sembilan orang kasus perlindungan anak, dan satu orang kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Donny menjelaskan, pemberian pembebasan bersyarat merupakan bagian dari pemenuhan hak warga binaan sekaligus upaya mendukung sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.
“Dengan bebasnya 24 orang WBP hari ini, tentu ini menjadi langkah positif dalam mengurangi tingkat over kapasitas hunian di Lapas Nunukan,” ujar Donny Setiawan.
Ia mengungkapkan, persoalan kepadatan penghuni masih menjadi tantangan serius bagi Lapas Nunukan. Saat ini, kapasitas ideal lapas hanya mampu menampung 352 orang. Namun, jumlah penghuni telah mencapai 1.123 orang.
Jumlah tersebut terdiri atas 174 tahanan dan 949 narapidana. Artinya, jumlah penghuni lapas telah melampaui tiga kali lipat dari kapasitas yang tersedia.
“Saat ini persentase overkapasitas hunian di Lapas Nunukan sekitar 319 persen. Tentu ini menjadi perhatian kami. Dengan tingginya tingkat overkapasitas, sementara program pembinaan, baik kepribadian maupun kemandirian bagi WBP, tetap harus berjalan,” imbuhnya.
Menurut Donny, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius karena kepadatan hunian dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
Karena itu, program integrasi seperti Pembebasan Bersyarat memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan hunian lapas. Namun, pemberian hak tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan, pembebasan bersyarat bukan berarti warga binaan sepenuhnya lepas dari kewajiban. Mereka tetap harus mematuhi ketentuan pembimbingan dan pengawasan selama menjalani masa integrasi di masyarakat.
Pihaknya berharap 24 warga binaan yang memperoleh kesempatan tersebut dapat menjadikannya sebagai titik awal untuk memperbaiki kehidupan.
Donny juga mengingatkan agar kesempatan kembali ke masyarakat dimanfaatkan secara bertanggung jawab, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu membangun hubungan sosial yang positif.
“Kami berharap mereka benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan sampai kepercayaan dan kesempatan yang sudah diberikan justru disia-siakan dengan kembali melakukan pelanggaran hukum,” demikian harapannya.
Sebelum meninggalkan Lapas Nunukan, seluruh warga binaan yang mendapatkan pembebasan bersyarat terlebih dahulu dibawa untuk melapor ke Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas) Tarakan yang berada di Nunukan.
Selanjutnya, mereka juga dibawa ke Kantor Kejaksaan Negeri Nunukan untuk menjalani proses pelaporan sesuai prosedur yang berlaku.
Melalui program integrasi ini, Lapas Nunukan berharap proses pembinaan dan reintegrasi sosial dapat berjalan lebih optimal. Di sisi lain, pengurangan jumlah penghuni diharapkan turut membantu mengatasi persoalan overkapasitas yang selama ini menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.






